KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Di tengah isu penolakan pemerintah menolak salah satu saran atau rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino, di Istana Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Pertemuan Jokowi dengan Infantino itu dalam rangka mengawal transformasi sepak bola Indonesia yang merupakan efek Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober.
Kepastian Jokowi bertemu presiden FIFA pada Selasa hari ini juga disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Triadi Machmudin. “Ya, besok rencananya Bapak Presiden akan menerima Presiden FIFA di Istana Jakarta,” ucap Bey, Senin (17/10).
Kedatangan FIFA bertemu Jokowi ini bagian dari rencana yang disampaikan IOC Member yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, Sabtu (8/10). “Tanggal 18 Oktober, Presiden FIFA akan bertemu Presiden RI Joko Widodo di Jakarta untuk menyepakati beberapa hal dan kita harapkan pertemuan itu memberikan hasil baik,” kata Erick Thohir.
Sebelumnya Jokowi menjalin komunikasi dengan Gianni Infantino lewat surat resmi terkait insiden Tragedi Kanjuruhan pada 5 Oktober. Dalam surat tersebut Jokowi mengatakan, FIFA akan membantu Indonesia memperbaiki tata kelola sepak bola.
“Kemarin saya menerima surat dari FIFA sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan saya dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, 3 Oktober lalu. Berdasar surat itu, Alhamdulillah sepakbola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA,” ujar Jokowi usai menerima surat FIFA.
Kedatangan Infantino juga jadi bagian dari timeline rencana Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia yang diharapkan bisa berujung pada kembali digelarnya Liga 1 pada 25 atau 26 November.
Tolak Intervensi
Sebelumnya Pemerintah Indonesia melalui Menpora Zainuddin Amali, menegaskan tidak akan memenuhi rekomendasi TGIPF terkait Tragedi Kanjuruhan, terutama pada poin yang mendesak PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) sebelum kompetisi sepak bola dilanjutkan.
Menpora mengatakan, KLB PSSI adalah ranah PSSI dengan FIFA selaku federasi tingkat dunia. “Urusan sepak bola dan PSSI, di atasnya ada FIFA. Kita tak akan masuk ke ranah itu,” ungkap Zainudin Amali usai sidak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/10) malam.
Intervensi sengaja tidak dilakukan untuk menghindari Indonesia dari ancaman hukuman FIFA. Seperti sebelumnya di tahun 2015, PSSI kena sanksi karena mendapat intervensi keras pemerintah terkait proses pemilihan ketua dan terkait dualisme Arema serta Persebaya.
Kendati demikian, pemerintah tetap akan menerima dan menjalankan rekomendasi TIGPF. Seperti, meminta pemerintah melakukan komunikasi dengan suporter, serta permintaan audit dan memperbaiki seluruh stadion di Indonesia.
Di grup-grup WA banyak komentar yang saling bertabrakan. Ada yang membenarkan sikap pemerintah, ada pula yang mengendus aroma niat Menpora untuk membuat “sekoci” bagi Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule agar tak lengser. Ini terkait gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023 yang menyedot dana lumayan besar.
“Untuk penyelenggaraan FIFA World Cup U-20 2023 anggarannya sebesar Rp 500 miliar, yang akan dilakukan di 6 kota yakni Jakarta, Bandung, Solo, Palembang, Bali, dan Surabaya,” jelas Amali.
