Kalimantan Barat

Tiga Desa di Kapuas Hulu Terima Penghargaan Pengelolaan Dana Desa

KABARKALIMANTAN1, Kapuas Hulu – Tiga desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menerima penghargaan dengan kategori pengelolaan keuangan dana desa terbaik tahun anggaran 2022.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau Sri Winarno di Kapuas Hulu, Rabu (1/3/2023), mengatakan penghargaan tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan kinerja pemerintah desa di kabupaten itu.

“Pemberian apresiasi itu diharapkan dapat mendorong dan menjadi pemicu dalam meningkatkan kinerja pengelolaan APBN di Kapuas Hulu,” kata Sri Winarno di Putussibau, Kapuas Hulu, Rabu (1/3/2023).

Untuk diketahui, total pagu anggaran dana desa tahun anggaran 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp241,9 miliar, yang dikelola 278 desa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tiga desa yang mendapatkan penghargaan itu ialah Desa Dalam di peringkat pertama, Desa Engkrengas di peringkat kedua, dan Desa Titian Kuala di peringkat ke tiga.

Selain pihak desa, lanjut Winarno, KPPN Putussibau juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja (Satker) yang mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Kapuas Hulu, seperti Polres Kapuas Hulu, Bandara Pangsuma Putussibau, Bea Cukai Nanga Badau, dan sejumlah satker berprestasi.

Dia berharap mitra KPPN yang mengelola APBN di kabupaten tersebut dapat semakin meningkatkan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan negara.

Winarno menjelaskan mulai tahun 2023 KPPN Putussibau menjadi penyalur seluruh dana transfer ke daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Penyaluran dana transfer ke daerah hingga Januari 2023 mencapai Rp116, 94 miliar atau 7,82 persen dari total pagu sebesar Rp1,4 triliun; sedangkan realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada Januari dan Februari 2023 sebesar Rp106, 66 miliar dari pagu Rp924, 27 miliar. Selain itu, realisasi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp10 27 miliar dari pagu Rp75, 21 miliar.

“Kalau untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana desa masih belum ada realisasi penyaluran,” tambahnya.

Winarno berharap satker dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait dapat mengoptimalkan transaksi non-tunai melalui implementasi digitalisasi atau modernisasi sistem pembayaran melalui Digipay, kartu kredit pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), serta KKP Domestik melalui QRIS.

Dia juga memaparkan dari hasil pengawasan dan evaluasi, terlihat hingga akhir Januari 2023 implementasi transaksi non-tunai di lingkup satker KPPN Putussibau masih tergolong minim.

“Pengguna aktif KKP baru tiga satker dan CMS mencapai 52 persen, serta penggunaan Digipay mencapai enam vendor,” jelasnya.

Kinerja APBD Kapuas Hulu, berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), sampai Januari 2023 tercatat realisasi belanja baru mencapai 1,48 persen; sedangkan realisasi pendapatan sebesar 7,34 persen.

Berdasarkan target besaran pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), menurut Winarno, terlihat rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar 4,23 persen atau masih lebih rendah dibandingkan periode tahun 2022 sebesar 4,52 persen.

“Rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Winarno mengatakan KPPN Putussibau terus berupaya agar pengelolaan keuangan negara semakin baik, salah satunya dengan memberikan apresiasi melalui penghargaan kepada satker K/L terkait.

“Kami berharap penghargaan yang diberikan itu dapat sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja khusus bagi pengelolaan APBN di Kapuas Hulu,” ujarnya. (ant)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top