KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Politisi, masyarakat, bahkan salah satu tim sukses Joko Widodo (Jokowi), meminta Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir mundur dari posisi menteri, lalu diusut KPK, terkait fakta keduanya terlibat bisnis PCR.
Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyebut adanya muatan bisnis di balik kebijakan itu. Anggota Badan Anggaran DPR itu lantas membuat hitungan kasar.
“Kebutuhan alat tes PCR per hari sekitar 100 ribu-200 ribu kit. Artinya, sebulan bisa mencapai 2,8-5,6 juta kit. Jika harga tes PCR Rp 300.000,- saja potensinya mencapai 800 milliar sampai 1,6 triliun per bulan. Sejak pandemi Covid-19 telah dilakukan tes Covid-19 mencapai 45,52 juta dengan total estimasi nilai pasar menembus angka Rp 15 triliun. Ini jelas bisnis menggiurkan di tengah pandemi yang bikin ekonomi lesu,” ujarnya.
Luhut yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dinilai paling leluasa bergerak di zona ini. Soalnya, penerapan kebijakan terkait PCR lewat dia.
Sementara Erick yang menjabat Menteri BUMN, disebut hanya mengikuti jalur bisnis yang melibatkan pengusaha dan penguasa itu.
Kedua menteri itu memiliki saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), salah satu perusahaan penyedia tes PCR lewat PT Toba Bara Sejahtra (Luhut) dan Yayasan Adaro (Erick).
Tapi menurut juru bicara kedua kementerian itu, saham mereka kecil, di bawah 10%. Jodi Mahardi, Juru Bicara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Arya Sinulingga,
Staf Khusus Menteri BUMN, memastikan hal itu saat memberikan klarifikasi.
“Kabar keterlibatan Pak Erick merupakan isu yang sangat tendensius,” kata Arya. “Pak Luhut pun tak terlalu aktif di PT tersebut, bahkan keterlibatan beliau justru bersifat sosial,” komentar Jordi.
Tentu saja publik tak percaya begitu saja pada narasi yang dibangun kedua jubir kementerian, meski bahasanya disebut sebagai klarifikasi.
Netizen pun bergerak liar. Jilong Along menyebut, “Pantesan PPKM ga ada habisnya. Sementara Iwan Nuzirwan bilang, “Dari cara rangkap jabatan saja sudah bisa ditebak, tak mungkin kalau tak ada maksud tertentu.”
Reaksi Jokowi Mania
Bukan cuma politisi dan warga yang kritis, bahkan salah satu tim sukses Jokowi (presiden yang memilih kedua menteri itu), ikut bereaksi keras.
Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania (Joman) berujar, “Selama 1,5 tahun ke belakang, harga PCR cukup mahal. Pernah mencapai Rp 1,2 juta di awal pandemi. Sekarang terbongkar semua, ada kongsi pengusaha dan politisi cari cuan.”
Noel pun menegaskan, menteri yang terlibat dalam kongkalikong PCR itu harus mundur. “Saya akan membawa daftar nama menteri yang terlibat ke lembaga hukum agar bisa ditindaklanjuti. Siapa pun yang memiskinkan rakyat terdampak pandemi, harus dihukum mati,” tegasnya.
Terpisah, Partai Ummat mengecam terlibatnya menteri kabinet Jokowi dalam bisnis alat tes PCR.
Ketua DPP Partai Ummat, Buni Yani, menyampaikan hal itu melalui pernyataan di Twitter Selasa, 2 November 2021. “Karena itu, bersama mahasiswa, kami mendesak Jokowi mundur,” ujar Buni Yani.
