KABAR KALIMANTA1, Jakarta – Kisruh pegiat sosial yang juga dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, memasuki babak baru. Pria yang di pentas politik kerap dicap sebagai buzzer rezim penguasa ini, siap mensomasi Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, terkait cuitan di Twitter.
Kubu PAN segera pasang badan. Mereka siap merespons somasi yang dilayangkan Ade Armando terhadap sang sekjen. Hal itu disampaikan Wakil Sekjen PAN, Slamet Ariyadi. Ia menegaskan bahwa sekjen merupakan simbol dan kehormatan, sehingga partai yang akan merespons somasi.
“Ketum dan Sekjen adalah simbol dan kehormatan partai. Jika ada tuduhan terhadap mereka berarti berurusan dengan lembaga dan bukan lagi individu. Kami di PAN akan merespons dengan tindakan yang terukur, bermartabat dan dalam koridor hukum yang berlaku,” kata Slamet dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).
Slamet menilai somasi yang dilayangkan salah alamat. Menurut dia, Ade Armando dan kuasa hukumnya hanya menyimpulkan sendiri cuitan Eddy dengan menganggap inisial AA sebagai Ade Armando.
Dia menegaskan bahwa Eddy tak pernah menyebut nama Ade Armando secara gamblang. Dia lantas menyarankan agar Ade Armando fokus pada pengusutan para pelaku pengeroyokan.
Selain itu, Slamet juga menyarankan kuasa hukum meminta kejelasan perihal status Ade Armando sebagai tersangka kasus penistaan agama. “Semua juga bisa membaca berita dan informasi yang menyebutkan SP3 Ade Armando dicabut PN Jakarta Selatan dan dianggap tidak sah. Seharusnya Kuasa Hukum sibuk memperjelas ini demi kebaikan Ade Armando sendiri. Bukan malah sibuk kirim somasi kesana-kemari,” kata Slamet.
Sebelumnya, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengunggah cuitan usai Ade Armando jadi korban penganiayaan massa di lokasi demo dekat Gedung DPR, Jakarta pada 11 April lalu. Dia tidak menyebut Ade Armando secara gamblang dalam cuitannya. Eddy hanya menggunakan inisial AA.
“Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA,” demikian cuitan Eddy melalui akun Twitternya @eddy_soeparno pada 12 April 2022.
Ade Armando melalui kuasa hukumnya Muannas Alaidid lantas melayangkan somasi. Ada empat poin dalam somasi yang dilayangkan 14 April lalu. Secara garis besar, pihak Ade Armando menganggap cuitan Eddy mengarah kepada pencemaran nama baik. Eddy diberikan waktu 3×24 jam untuk menjawab somasi. Bila dalam kurun waktu tersebut tak ada iktikad baik, Muannas berencana melayangkan gugatan pidana dan perdata kepada Eddy.
“Apabila dalam waktu 3×24 jam saudara tidak menghapus cuitan tersebut dan segera meminta maaf kepada klien kami melalui akun Twitter saudara, maka kami akan melakukan gugatan/tuntutan pidana dan perdata,” tulis Muanas dalam surat somasinya, dikutip dari detikcom, Senin (18/4). Sebelumnya, terkait AA, publik banyak mengeluhkan lambannya otoritas hukum di Tanah Air saat ia menista agama Islam.
Keberpihakan UGM
Sementara Universitas Gajah Mada (UGM) justru mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah satu dosennya dengan mengolok-olok Ade Armando lewat media sosial. Dosen yang dimaksud bernama Karna Wijaya. Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo menyatakan pihaknya sudah mengetahui konten yang diunggah Karna Wijaya.
“Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika,” kata Dina lewat keterangan tertulis, Minggu (17/4).
Karna Wijaya sendiri mengaku hanya bercanda mengunggah masalah pengeroyokan terhadap pegiat media sosial (medsos) Ade Armando saat aksi di depan Gedung MPR/DPR, Senin (11/4) lalu. Dosen Fakultas MIPA UGM itu mengatakan postingan terkait Ade di medsosnya sebatas guyon. Ia menilai unggahan yang dirinya buat juga biasa saja.
“Saya mem-posting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan (bercanda), jadi kan sangat biasa sekali. Bahkan statement-statement yang dikeluarkan Ade Armando dan lain sebagainya itu lebih sadis,” kata Karna usai dimintai keterangan oleh rektor dan Dekan FMIPA di Balairung UGM, Sleman, Senin (18/4).
UGM dikenal sebagai kampus yang menjadi tempat Presiden Joko Widodo meraih gelar S1, sekalipun diwarnai beragam kontroversi. Karena itu, di Twitter ada juga yang mengkritisi UGM karena menilai ada keberpihakan. Namun UGM bersikukuh, mereka bersikap sesuai aturan.