KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyentil Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, usai berkampanye untuk putrinya, sambil membagikan minyak goreng.
Sejumlah elit politik ikut mengkritisi aksi Zulhas yang baru saja diangkat jadi menteri itu. Malah ada yang mengusulkan, Zulhas sudah layak dijatuhi sanksi.
Seperti diketahui, Zulhas diduga melakukan kampanye untuk anaknya saat membagikan minyak goreng gratis di Lampung. Itu yang disesalkan Jokowi.
“Kalau Menteri Perdagangan, ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng,” kata Jokowi di Pasar Sukamandi, Kabupaten Subang, Selasa (12/7/2022).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN itu hadir dalam acara bertajuk PANSar Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7).
Dalam kesempatan itu, Zulhas mempromosikan minyak goreng kemasan dengan harga eceran tertinggi Rp 14.000, besutan Kementerian Perdagangan bermerek Minyakita. Ia tampak membagikan minyak goreng kepada masyarakat yang hadir.
Dalam potongan video yang beredar, Zulhas meminta warga sekitar yang datang untuk mengambil minyak goreng secara gratis disitu. Dia mengatakan minyak goreng itu akan dibayar oleh sang anak, Futri Zulya Safitri.
“Uangnya dikantong aja. Yang Rp 10 ribu ditanggung Futri tuh, Futri,” kata Zulhas dalam video yang beredar.
Tak sampai disana, dia secara terang-terangan meminta warga untuk memilih anaknya saat pemilu nanti.
“Diterima dari mba Futri, tepuk tangan dong ibu-ibu gratis! Tapi milih Futri ya! Oke? Nah kalau milih Futri ntar tiap dua bulan ada deh ginian (minyak goreng gratis),” kata Zulkifli.
Zulkifli baru dilantik Jokowi menjadi menteri pada 15 Juni, menggantikan Muhammad Lutfi. Jokowi pun mengingatkan tugas Zulkifli untuk menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp14 ribu per liter atau di bawahnya.
Zulkifli kemudian membuat gebrakan dengan meluncurkan minyak goreng curah kemasan sederhana Minyakita. Dia mengatakan, Minyakita akan diproduksi 3 juta ton per tahun atau 300 ribu ton per bulan sesuai kesepakatan dengan produsen.
Diserang Elit Politik
Zulhas pun seperti memantik reaksi para elit politik.
“Ini harus jadi pelajaran bagi Bang Zul agar fokus lagi bekerja. Karena sebulan jadi menteri yang ada kontroversi, bukan prestasi,” kata Andre Rosiade,anggota Komisi VI DPR dari Gerindra, yang menjadi mitra Kementerian Perdagangan, Selasa (12/7).
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut agar Zulhas tidak mengulangi hal serupa.
“Ya enggak pantas lah, dilihat publik enggak pantasi. Sebagai teman ingatkan aja ke Pak Zul,” kata Jazilul saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/7).
Senada, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto bilang, “Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan.”
Zulhas diberi saran agar tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga.
Sementara itu, politikus Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, berkomentar, “Membagi-bagikan minyak goreng yang kini jadi komoditi sensitif disertai ajakan untuk memilih puterinya, tentunya hal yang memalukan.
Wakil Ketua Umum DPP NasDem, Ahmad Ali juga menilai Zulhas sebagai contoh menteri yang buruk. Jokowi harus memberikan sanksi kepada Zulhas.
“Tidak hanya berimplikasi terhadap kepercayaan publik ke pemerintah tapi juga ini membuat antipati,” kata Ali.
Menurutnya, jika tidak ada tindakan tegas, akan semakin banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya.
Pembelaan PAN
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, membela Zulhas. Menurut dia, acara tersebut digelar pada Sabtu, saat itu pegawai pemerintah libur.
“Acara itu bukan acara pemerintahan atau kementerian, tetap itu acara partai,” kata dia. “Zulkifli hadir sebagai Ketua Umum PAN.”
Viva Yoga juga menyebut minyak curah kemasan itu dibeli oleh Futri dan tidak gratis. Barulah kemudian minyak goreng ini dibagikan oleh Futri di daerah pemilihannya.
“Hal ini tentu sikap yang baik karena dapat memberi manfaat bagi ibu-ibu di dapilnya,” kata dia.
Di samping itu, Viva Yoga menyebut Zulkifli Hasan sebagai ketua umum partai tentu memahami rambu dan peraturan perundang-undangan.
“Tidak akan abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan sebagai menteri. Kegiatan partai dilaksanakan pada saat hari libur,” ujarnya.
