KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Puluhan anggota Pasukan Pengamanan (PAM) Pemuda Pancasila (PP) melakukan aksi damai di depan kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Kalteng, Rabu (17/11/2021). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan status, apakah tetap menjadi bagian PAM PP Kalteng ataukah tidak.
Keluh kesah mereka langsung didengar oleh Sekjen Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP pusat Arif Rahman, yang menemui mereka usai membuka kegiatan kaderisasi PP Kalteng. Tampak juga sejumlah jajaran pimpinan wilayah Kalteng.
Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh mereka. Ia menegaskan kepada para anggota, tidak ada pembubaran PAM PP Kalteng, yang ada hanya resuffle.
Menurutnya hampir di semua daerah terjadi gejolak. Tetapi ia menjalankan organisasi sesuai mekanisme organisasi dengan aturan main dan ia menegaskan tidak pernah intervensi dalam hal apapun.
“Hampir semua MPW resuffle hampir tidak ada bulan-bulanan. Kalau dulu ngajuin SK bisa 3-4 bulan. Sekarang sehari jadi. Kalau ada masalah itu biasa.
Bahkan ia menginstruksikan jika ada potensi yang bisa dikelola “tabrak”! Dalam artian, ia tidak ingin PAM PP hanya jadi pasukan saja tapi juga harus berpikir maju, bisa jadi seorang pengusaha. Ia juga meminta PAM PP dapat berkomunikasi dengan pihak TNI, Polri dan Pemda.
“Kalau teman-teman ada potensi daerah, ayo, kita bicara. Saya pengen ada usaha yang memang milik Pemuda Pancasila. Saya modalin dan saya serahkan untuk kesejahteraan anda di Kalimantan Tengah,”ucapnya.
Apabila nanti mereka dipecat, staf khusus wapres ini memberikan solusi bagi ratusan anggotanya yang bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Gunung Mas ini, dirinya akan bertanggungjawab dan menjamin gaji selama 3 bulan.
“Saya akan jamin apabila gajinya apabila mereka dipecat. Makanya saya mau minta data anggota yang memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk mengetahui berapa jumlah anggota tersebut. Serahkan ke saya,”tandasnya.
Setelah kejadian ini, ia minta semua kader bersama-sama bertanggungjawab mencari solusi untuk mereka jangan buangbadan.
“Kita berlaku fair, sama-sama mencari solusi bagi kita semua, karena ini menyangkut hidup orang banyak,”ujarnya
PP akan bertanggungjawab memberikan solusi untuk menanggulangi, bila anggota yang punya KTA dan ada surat PHK dari perusahaan, karena sepengetahuannya, anak anak ini langsung kontrak kerja dengan perusahaan, sehingga kalau di PHK menjadi tanggungjawab PP untuk memperjuangkan sesuai undang undang tenaga kerja.
“Saya minta Happy dan juga Syauqie bisa bertemu saya di Jakarta. Untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maksud saya begini , sama-sama mencari solusi dan meminta Syauqie berkomunikasi secara pribadi dengan Happy. Apalagi Happy sudah bilang apapun instruksi MPN akan mengikuti. Ini masalah internal silahkan berdiskusi, bicara,”pungkasnya.
Plt MPW PP Kalteng M Syauqie mengaku bangga dengan keberadaan PAM PP dan mengaku tidak pernah mempertanyakan kepada sekwil posisi karena Cornelis dan Happy merupakan Pemuda Pancasila, sehingga beranggapan PAM baik-baik saja. Tetapi memang tidak ada pembubaran.
Sekretaris PAM PP Kalteng Bakti Yusuf Irwandi, mengatakan bahwa mereka minta kejelasan PAM PP disalah satu perusahaan di Kabupaten Gunung Mas akan dibubarkan, karena atas pergantiaan pengurus yang baru.
“Kami datang kesini bertujuan untuk menanyakan kejelasan nasib PAM PP di perusahaan yang ada di Gunung Mas jika benar dibubarkan, karena kami tanyakan ke pengurus lama mereka tidak mengetahui, sehingga kami datang kesini untuk menanyakan langsung ke Plt Ketua MPW PP Kalteng,” katanya.
Hal ini bukan masalah pengurusan tetapi bagaimana dengan nasib anak istri mereka jika dibubarkan dan otomaris mereka tidak bisa bekerjasa disana lagi. Mereka berharap Syauqie bisa bijak dalam mengambil langkah, sebab kasihan nasib mereka jika putus kontrak dengan pihak perusahaan tersebut. (TVA)
