KABARKALIMANTAN1, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperketat pengawasan dan pencegahan praktik kecurangan (fraud) demi menjaga kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penguatan ekosistem anti kecurangan ini menjadi sorotan utama dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa pengendalian kecurangan bukan sekadar urusan menyelamatkan kerugian finansial negara, melainkan menyangkut keselamatan pasien, mutu pelayanan, hingga kepercayaan publik.
Terlebih, per 1 November 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen dari total penduduk Indonesia.
“Semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar tanggung jawab menjaga keberlanjutannya dan semakin kompleks pula tantangannya,” ujar Pujo.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan mengambil sejumlah langkah strategis, di antaranya membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN dari tingkat pusat hingga cabang, menetapkan Key Performance Indicator (KPI) khusus, serta mengembangkan modul anti fraud bagi verifikator yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain itu, pihaknya mendorong transformasi layanan kesehatan dari pendekatan berbasis volume (volume-based) menuju berbasis nilai (value-based healthcare) yang lebih mengutamakan hasil klinis terbaik dengan biaya efisien.
Sebagai bentuk kolaborasi nyata, BPJS Kesehatan juga menginisiasi pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Asosiasi ini akan menjadi wadah lintas sektor untuk pertukaran informasi, peningkatan kompetensi, serta penguatan pengawasan bersama.
Senada dengan hal tersebut, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyatakan bahwa pengendalian kecurangan tidak bisa dilakukan sendirian.
Tapi diperlukan sinergi antara regulator, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem dan integritas. Jika masih ada pihak yang mencoba melampaui batas tersebut, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi hukum yang berlaku,” tegas Vetty.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) RI, Abdul Muhaimin Iskandar yang turut hadir menekankan pentingnya ketahanan sistem JKN agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia pun mendorong adanya peningkatan level regulasi terkait penanganan kecurangan.
“Saat ini, regulasi penanganan kecurangan masih berada di tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan hukum yang lebih kuat, sekaligus melindungi para pelapor dan menutup celah tata kelola,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Dalam rangkaian acara INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan turut memberikan penghargaan kepada tokoh, tim pencegahan, serta pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam membangun budaya anti kecurangan JKN:
* Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik:
* Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC
* Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
* Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
* Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik: Provinsi Bali (Terbaik 1), Provinsi Riau (Terbaik 2), dan Provinsi Jawa Barat (Terbaik 3).
* Tim Pencegahan Kecurangan JKN Kabupaten/Kota Terbaik: Kabupaten Purbalingga (Terbaik 1), Kota Medan (Terbaik 2), dan Kabupaten Banyumas (Terbaik 3).
* Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik: Provinsi Bali (Terbaik 1), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Terbaik 2), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Terbaik 3).
* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik: Kabupaten Kotawaringin Barat (Terbaik 1), Kabupaten Karawang (Terbaik 2), dan Kabupaten Sukabumi (Terbaik 3).



