KABARKALIMANTAN1, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan Sungai Seriang di kawasan pusat pemerintahan yang masuk dalam bagian Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, hasil normalisasi dapat menjadi ikon wisata.
“Dengan adanya normalisasi Sungai Seriang yang juga membelah lahan hibah untuk Perum LKBN ANTARA ini, maka diharapkan pengembangannya bisa menjadi ikon wisata di KBM, selain untuk pengendali banjir selama 50 tahun,” kata Kabid SDA (Sumber Daya Alam) Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat) Kaltara Pelmy Sulta di Tanjung Selor, Jumat (1/12)
Sebelumnya digelar beberapa kali rapat koordinasi untuk program normalisasi sungai itu dengan Perum LKBN ANTARA dan LPP TVRI Kaltara.
Rapat koordinasi itu untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan, mengingat Pemprov memberikan NPHD (Naskah perjanjian hibah daerah) kepada sejumlah pihak, termasuk ANTARA pada 2021 namun normalisasi sungai baru diprogramkan pada 2022.
Normalisasi itu segera dilakukan pada Desember 2023 ini sepanjang 4 km dalam lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemprov Kaltara untuk KBM, termasuk yang membelah lahan milik Perum LKBN ANTARA itu.
Sungai alam tersebut saat ini lebarnya 4 meter, dan akan dilebarkan menjadi 14 meter, rencana pelebaran akan dilakukan di sisi kiri sungai, dan di kanan kiri sungai akan dibuat jalan inspeksi masing-masing 10 meter.
Sehingga total lebar sungai dan jalan inspeksi 34 meter dengan kedalaman 2 meter dengan membangun tanggul di kedua sisinya.
“Normalisasi ini selain bertujuan mengendalikan banjir 50 tahun juga tentu untuk estetika, yakni bagi pengembangan pariwisata,” imbuh dia.
Dalam rapat koordinasi itu, Kepala Biro ANTARA Kaltara Datu Iskandar Zulkarnaen mengusulkan agar normalisasi sungai yang membelah lahan kantor berita itu memanfaatkan lembah bagian kiri atau tidak memangkas bukit yang telah masuk tahap pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Perum LKBN ANTARA Kaltara.
“Ini sesuai arahan dari Direktur Keuangan MSDM dan Manajemen Resiko Perum LKBN ANTARA Nina Kurnia Dewi agar rencana pembangunan fisik gedung tidak terhambat, yakni dikerjakan pada Desember ini,” katanya.
Usulan itu disepakati karena menjadi “win-win solution”, yakni normalisasi sungai dan pembangunan Gedung ANTARA Kaltara tidak saling menghambat.
Dari proses NPHD kini ANTARA sudah pada tahap BAST (Berita Acara Serah Terima) namun proses sertifikasi mengalami penyesuaian untuk addendum karena adanya normalisasi sungai itu.
Rencana selanjutnya adalah peninjauan lapangan untuk pembuatan patok batas bagi kegiatan normalisasi sungai.
Kawasan yang memiliki beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Selor kecil itu dulunya adalah kebun-kebun penduduk yang sebagian lahan telah dibebaskan.
Kawasan itu dibangun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, diterbitkan di Jakarta pada 31 Oktober 2018.
Ratusan hektare lahan dibebaskan untuk KBM yang diproyeksikan total mencapai 2.500 hektare, yang di dalamnya terdapat pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi Kaltara. (ANT)
