KABARKALIMANTAN1, Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan, Kalimantan Tengah mengatasi kekurangan tenaga kesehatan (nakes) di daerah terpencil yang terjadi di berbagai desa di wilayah setempat, melalui pengadaan formasi Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023.
“Untuk mengatasi kekurangan tersebut tenaga kesehatan, kami sudah mengusulkan PPPK ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 209 formasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Seruyan Bahrun Abbas di Kuala Pembuang, Senin (20/2/2023).
Diakuinya, masih ada beberapa desa di Seruyan yang masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan, terutama di pelosok Seruyan, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terhambat.
Adapun beberapa desa tersebut yakni Desa Sungai Perlu, Kecamatan Seruyan Hilir, Poskesdes Tanggul Harapan yang masih belum memiliki bidan dan Postkesdes Desa Paring Raya, Kecamatan Hanau yang juga masih kosong.
Kemudian di Desa Mongoh Juoi, Tumbang Dahan, Tusuk Belawan, Tumbang Kasai, Tumbang Setawai, Tumbang Sepan, Tumbang Hentas dan beberapa desa lain yang belum memiliki tenaga kesehatan, jelasnya.
Oleh karena itu, usulan pembentukan PPPK yang diajukan ke pemerintah pusat memprioritaskan desa-desa di Seruyan yang masih belum memiliki tenaga kesehatan.
Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk mencegah adanya pengalihan tugas dari pejabat yang bersangkutan yang mengakibatkan kekosongan jabatan di pedesaan.
“Karena sesuai aturan, PPPK tidak bisa bergerak sampai tugasnya selesai. Dan dari informasi yang diterima, Juli 2023 ini ada penerimaan PPPK. Kami sudah usulkan ke Kemenkes sesuai rencana kebutuhan, dengan prioritas desa-desa yang kosong,” jelasnya.
Ia menegaskan, Pemkab Seruyan melalui Dinas Kesehatan terus berupaya memberikan jaminan agar seluruh lapisan masyarakat di daerah setempat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal.
“Kekosongan di beberapa desa juga menjadi perhatian utama kami untuk melakukan berbagai upaya agar setiap desa memiliki tenaga kesehatan,” demikian Bahrun Abbas. (ant)
