KABARKALIMANTAN1, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pimpinan Kementrian Lembaga program pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 yang berlangsung di Hotel Ritz Jakarta Mega Kuningan, beberapa waktu lalu.
Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut turut diikuti oleh Sekda Barito Utara Drs Muhlis, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Kadiskominfosandi), pejabat teknis DPRD serta Kabag Kesra Barito Utara.
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah melalui Sekda Drs Muhlis mengatakan Pemkab Barito Utara dalam hal ini mendukung penuh program pemberantasan korupsi. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas.
“Dan pada hari ini kita mengikuti rakor pimpinan kementerian lembaga program pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah dan peluncuran indikator MCP tahun 2023 yang digelar KPK sebagai salah satu upaya dalam memberi dukungan terhadap program pemberantasan korupsi tersebut,” kata Sekda Muhlis.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas kegiatan pendampingan MCP dan telah berupaya melakukan pencegahan korupsi. “Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih bahwa program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan di fasilitasi oleh KPK selama ini sangat membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” terang Sekda.
Sebelumnya Deputi bidang koordinasi dan supervisi KPK Republik Indonesia (RI) Didik Widjanarko menjelaskan tujuan dilakukannya kegiatan tersebut salah satunya sebagai langkah pencegahan strategi pemberantasan korupsi.
Lebih lanjut Didik mengatakan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area yakni perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan, manajemen Aparat Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.
