KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya —Dari hasil Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Golkar Kalteng bersama seluruh pengurus sekabupaten/kota merekomendasikan dua poin penting terkait Pemilu 2024 mendatang. Pertama, bertekad mengusung Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Kemudian di Pilkada, memprioritaskan kader sendiri.
“Makanya setelah ini kegiatan kita langsung turun dan konsolidasi ke daerah sampai 2021 berakhir,”kata Sekjen Golkar Kalteng Suhartono Firdaus, Minggu (14/11/2021).
Salah satu alasan kenapa Golkar di Kalteng langsung “tancap gas” turun ke seluruh daerah mempersiapkan sejak dini. Mengingat geografis dari satu kabupaten ke kabupaten lain yang saling berjauhan.
Begitu juga dengan saksi, yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena tahapan untuk bisa menjadi seorang saksi banyak yang harus dilalui. Mulai rekrutmen, pelatihan sampai mahir menjadi saksi. Karena saksi ujung tombak untuk menjaga agar suara tidak hilang.
Ia menyebut, memang sangat tepat Golkar mengusung kader sendiri karena memiliki banyak kader potensial untuk diusung dan bertarung di pilkada. Perolehan kursi Golkar di DPRD Kalteng periode 2019-2024 ada tujuh dan nomor dua tertinggi. Hanya kurang dua, untuk memenuhi syarat bisa mengusung sendiri.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Golkar Kalteng HM Ruslan AS juga mengatakan hal sama. Bahwa partai berlambang pohon beringin ini akan mengusung kader sendiri terutama yang militan. Ruslan bilang, banyak kader militan yang saat ini duduk sebagai kepala daerah, seperti Fairid Naparin, wali kota Palangka Raya.
Ketika ditanya, apakah nanti Fairid Naparin akan tetap berpasangan dengan Umi Mastikah? Suami Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat itu hanya menjawab lihat saja nanti.
Terpenting, saat ini Partai Golkar sedang gencar-gencarnya menyiapkann langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan seperti yang pernah diraih pada 2004 lalu. Ia optimistis hal ini dapat diwujudkan.
Sementara itu Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat membuka kegiatan mengingatkan kader Golkar yang menjadi kepala daerah, agar memenuhi janjinya menjalankan program-program yang dirasakan masyarakat.
Kemudian membantu memenangkan Partai Golkar minimal 20 persen di daerah, karena ini syarat minimal untuk dicalonkan serta jangan sampai terjerat kasus hukum.
Apalagi tiga catatan penting itu sudah bisa dipenuhi oleh kepala daerah kader Golkar, maka sudah dipastikan akan dikasih “tiket” untuk kembali maju di periode berikutnya.
“Keputusan politik untuk memberikank epada seseorang didukung oleh keputusan akademik empirik dengan hasil survei. Jangan mentang-mentang sudah dapat, dia nggak kerja, dicek elektabilitasnya kecil,”ujarnya. (TVA).
