KABARKALIMANTAN1, Kotabaru – Kalangan DPRD Kalimantan Selatan meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dalam mensukseskan program rehabilitasi kawasan hutan mangrove atau bakau.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, Rabu (02/12/2021) mengatakan pemerintah agar tetap melibatkan warganya yang rata-rata tinggal di wilayah pesisir untuk diikutsertakan dalam program rehabilitasi mangrove.
Menurutnya, masyarakat pesisir sebenarnya sangat memahami mengenai tanaman mangrove.
“Sebagai pemerhati, pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia. Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik,” lanjutnya.
Tananan mangrove sangat berguna, jadi wajar kalau pemerintah harus mempersiapkan semaksimal mungkin.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar itu, tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan.
Tetapi, dia menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.
“Tolong dipikirkan serta dikonsepkan benar-benar melalui anggaran dari BKSDA, selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan instansinya,” ucapnya.
Bahkan, dirinya siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir di Kalsel.
“Dari Kementerian juga tetap bisa bahu membahu, kalau bicara soal anggaran dana desa, itu nanti. Hubungannya ada di tingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia,” tuturnya.
Ada dua kemungkinan dampak negatif yang bakal didapat warga yang tinggal di sebagian wilayah pesisir yang mayoritas pekerjaannya juga masih terlihat sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.
“Saya tidak ingin seperti daerah Kurau, Kabupaten Tanah Laut (Tala) yang sudah terkena dampak abrasi. Tentu daerah Kusan Hilir dan Batulicin jangan sampai tenggelam sehingga merugikan sektor pertanian yang mengalami dampak begitu besar,” paparnya.
Ia menyebutkan ada sekitar tiga desa di “Bumi Tuntung Pandang” Tala tenggelam akibat hutan mangrove tidak terawat secara optimal, bahkan menurutnya sangat fatal apabila menjadi pembiaran.
“Meskipun itu bukan wewenangnya, justru tidak mau terjadi di Dapil saya. Maka dari itu, Kementerian, Pemprov dan Pemkab bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar masyarakat di Tanbu bisa memahami ini dan menangkap secara baik atas program tersebut,” demikian Paman Yani.
Sumber : ANTARA
