KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak akhir 2022 gencar melakukan intervensi pasar sebagai langkah pengendalian inflasi di daerah tersebut.
Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar masing-masing pemerintah daerah fokus dalam penanggulangan tingkat inflasi, salah satunya melalui pemberian subsidi terhadap komoditas yang dipasarkan untuk masyarakat.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, melalui Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) memberikan subsidi beras yang dinilai menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi di berbagai daerah, termasuk daerah di Kalimantan Tengah, seperti di Kota Palangka Raya dan Sampit.
Kebijakan subsidi beras ini diimplementasikan melalui jalinan kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Perum Bulog wilayah setempat.
Sejak Desember 2022 , Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan subsidi terhadap 2.700 ton beras melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan harapan dapat mengendalikan inflasi di daerahnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Riza Rahmadi, menyatakan, subsidi diberikan untuk dua jenis beras yang ada di Bulog, yakni beras jenis pera atau karau, serta beras premium pulen.
Subsidi beras pera atau karau maupun beras premium pulen masing-masing untuk sebanyak 1.350 ton, sehingga total tersedia sebanyak 2.700 ton beras subsidi.
Nilai subsidi yang diberikan untuk beras pera maupun pulen berkisar antara Rp4 ribu-Rp6 ribu per kilogram, sehingga per kemasan beras lima kilogram yang dijual kepada masyarakat menjadi sangat terjangkau yaitu Rp50 ribu.
Sejak dialokasikannya beras bersubsidi tersebut hingga saat ini, pola pendistribusian kepada masyarakat dilakukan dengan menyasar berbagai titik di sejumlah kota berbeda, seperti di Palangka Raya, Sampit, Kapuas, hingga Sukamara.
Harapannya, beras subsidi ini terdistribusikan secara merata dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat maupun mengendalikan tingkat inflasi.
Disambut antusias warga
Kebijakan pemberian subsidi beras oleh Pemprov Kalimantan Tengah ini disambut antusias oleh warga di berbagai daerah pada setiap pelaksanaannya.
Di gerai Bulog yang berada di kawasan Pasar Besar Kota Palangka Raya misalnya, warga tampak memadati dan rela mengantre untuk bisa membeli beras subsidi.
Salah seorang warga, Putra, mengatakan, dia bergegas membeli beras di gerai Bulog karena harganya yang terjangkau. “Setelah mendapat informasi di sini ada menjual beras murah, saya pun langsung ke sini untuk membelinya,” katanya.
Apapun jenis berasnya baik pera (karau) ataupun pulen, selama harganya terjangkau maka akan menjadi pilihan masyarakat bersama keluarganya. “Yang penting harganya terjangkau. Kalau bisa pemerintah bisa terus mengadakan yang seperti ini secara berkelanjutan sehingga membantu meringankan beban masyarakat,” kata Putra menambahkan.
Kondisi yang sama juga dilihat saat pelaksanaan pendistribusian di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Warga juga rela mengantre untuk bisa mendapatkan beras subsidi dari pemerintah provinsi tersebut.
“Harganya jauh lebih murah. Di pasar harga beras karau antara Rp15.000 hingga Rp21.000 ribu. Ada juga yang dijual Rp70.000 per sak 5 kilogram. Di sini lebih murah Rp20.000 lebih. Makanya ini sangat membantu masyarakat seperti kami,” kata Asiah, salah seorang warga.
Kontribusi pengendalian inflasi
Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah menyatakan bahwa kebijakan beras bersubsidi tersebut berpengaruh pada penurunan angka inflasi seperti data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap bulan.
Berdasarkan data BPS, untuk Palangka Raya pada Desember 2022, komoditas beras memiliki andil utama terhadap inflasi yakni mencapai 0,28 persen, kemudian pada Januari 2023, andil komoditas beras dalam inflasi berhasil turun signifikan menjadi 0,07 persen.
Sedangkan di Sampit, komoditas beras pada Desember 2022 memiliki andil terhadap inflasi mencapai 0,06 persen, turun menjadi 0,04 persen pada Januari 2023.
Kendati pada Februari 2023, andil beras dalam inflasi di Palangka Raya maupun Sampit masing-masing mengalami kenaikan kembali, yakni menjadi 0,11 persen dan 0,05 persen, tetapi kenaikan ini menurutnya masih dalam batas wajar dan terkendali.
“Pada prinsipnya, subsidi beras dan pendistribusian di lapangan yang dilakukan bersama Bulog ini memberi pengaruh signifikan, sehingga inflasi terkendali,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Riza Rahmadi.
Hingga 28 Februari 2023 Bulog mencatat, beras subsidi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah tersalurkan kepada masyarakat mencapai 1.050 ton, sehingga masih ada sisa pagu sebanyak 1.650 ton.
Kebijakan subsidi beras juga sebagai langkah intervensi pasar dari pemerintah daerah, sembari menunggu memasuki masa panen beberapa waktu ke depan.
Harapannya, dengan berakhirnya kebijakan pemberian subsidi beras, petani sudah mulai melakukan panen sehingga produksi beras meningkat dan membuat harga di pasaran menjadi stabil.
Data BPS menyebutkan, luas panen padi di Kalteng pada tahun 2022 sebesar 108,23 ribu hektare, turun 17,64 ribu hektar (14,02 persen) dibanding tahun 2021 seluas 125,87 ribu hektare. Sedangkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 343,92 ribu ton, turun 37,27 ribu ton (9,78 persen) dibanding tahun 2021 sebanyak 381,19 ribu ton.
Sementara itu, secara keseluruhan, hasil dari berbagai kegiatan dan program kebijakan Pemprov Kalteng yang secara masif dilaksanakan selama ini termasuk gelar operasi pasar, pasar murah maupun pasar penyeimbang, membuat inflasi (year on year) kian terkendali.
Tingkat inflasi Kalteng (year on year) pada September 2022 sebesar 8,12 persen, menjadi 7,10 persen pada Oktober 2022. Kemudian, 6,97 persen pada November 2022, menjadi 6,32 persen pada Desember 2022, hingga akhirnya menjadi 5,81 persen pada pada Januari 2023. Sedangkan untuk Februari 2023 inflasi Kalteng (year on year) sebesar 5,93 persen.
Mekanisme subsidi yang telah menjadi pilihan kebijakan Pemprov Kalimantan Tengah, dirasakan sangat membantu dalam mengendalikan inflasi di daerah setempat seiring dengan naiknya sejumlah kebutuhan masyarakat. (ant)
