KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Rencana Bawaslu RI membuat regulasi guna membatasi praktik curi start kampanye menyusul adanya laporan terkait safari politik Anies Baswedan, dikritisi Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART).
Rencana itu sebelumnya disampaikan Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja menyusul adanya laporan Anies curi start kampanye Pilpres 2024.
“Dengan adanya silaturahmi Saudara Anies, kok tiba-tiba Bawaslu merasa terusik? Bawaslu mendadak ingin menghadirkan regulasi,” kata Rachman Thaha, akhir pekan lalu.
Bawaslu padahal sebelumnya sudah menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan dari safari politik ke Aceh, beberapa waktu lalu. Namun, eks gubernur DKI Jakarta itu hanya dinilai tidak etis.
Oleh karena itu, senator yang dikenal dengan inisial ART itu menyoal regulasi yang ingin dibuat Bawaslu RI. “Jangan seenaknya membuat regulasi untuk menyandera seseorang. Diaanak bangsa yang ingin punya ruang untuk memimpin negeri,” tutur Anggota DPD asal Sulawesi Tengah itu.
Hasl serupa dikatakan eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay. Ia menilai safari politik Anies tak bisa dikualifikasikan dengan kegiatan kampanye. Menurut Hadar, Peraturan KPU (PKPU) mengatur kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim dan pasangan capres-cawapres koalisi parpol.
Anies diangap belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 21 BAB I dan Pasal 23 BAB I PKPU. “Saya kira enggak relevan karena yang diatur dalam aturan kampanye selama ini, walaupun untuk Pemilu 2024 (PKPU) belum diperbaiki, belum dibuat, dimutakhirkan oleh penyelenggara pemilu,” kata Hadar di Jakarta, pekan lalu.
Terpisah, mantan Rektor Universitas Syiah Kuala Aceh, Prof Darni M. Daud mengatakan, diterimanya Anies Baswedan di berbagai daerah adalah indikasi bahwa masyarakat menginginkan perubahan.
“Indikasinya memang publik hari ini menginginkan perubahan. Di antara sekian figur yang mencuat, Pak Anies yang menjadi harapan dari berbagai kalangan,” katanya Darni, Senin (19/12/2022).
Indikasi selanjutnya, Anies diterima semua kalangan di Indonesia. “Kalau misalnya dikatakan Aceh itu muslim, tapi di Papua kan kristen. Itu pembanding yang sangat menarik. Di Indonesia Timur sambutan terhadap Pak Anies sungguh gagap gempita. Luar biasa,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Kesejahteraan RI periode 1999-2000, Prof Dr Basri Hasanuddin menyampaikan beberapa alasan mengapa warga Makassar dan Sulsel mendukung Anies.
“Pertama, Pak Anies telah membuktikan sebagai pemimpin yang sukses dengan kinerja gemilang sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun,” ujar Rektor Universitas Hasanuddin 1989-1997 itu. “Komunikasi politik beliau juga sangat bagus, terutama menyangkut isu keadilan dan kesetaraan sebagai wahana merajuk persatuan.”
“Ketiga, Pak Anies cendikiawan yang mampu melakukan culture builder bagi upaya membangun persatuan dan kolaborasi dengan seluruh elemen bangsa yang sedang terkoyak-koyak.”
Tokoh Papua Mathius Awoitauw menimpali, “Pak Anies Baswedan ternyata sosok yang begitu sederhana dan bisa hadir di mana saja serta bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kami di Papua,” ujar Mathius.
“Agenda Pak Anies selama 2 hari di Papua antara lain akan melakukan tatap muka dengan tokoh adat, tokoh agama, paguyuban, tokoh perempuan, relawan, dan mengunjungi Pasar Mama-mama Papua.”
32 Kandang Banteng
Paling gres, relawan pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) masuk ke wilayah-wilayah yang dianggap selama ini bukan menjadi basisnya, seperti Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng (PDIP).
Simpul relawan ANIES sudah menjangkau hampir semua daerah di Jateng. Dari 35 kabupaten/kota, tinggal 3 lagi yang sedang dalam proses pembentukan.
“Di Jawa Tengah sudah 32 kabupaten/kota, sudah terbentuk kepengurusannya. Kalau secara nasional, kami sudah hadir 34 provinsi dan di hampir 400-an kabupaten/kota,” kata Koordinator Presidium DPP ANIES, La Ode Basir, usai melantik pengurus DPD ANIES Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (18/12), seperti di video unggahan akun Twitter @LANGKAHANIES.
“Setelah terbentuk relawan, kami lantik, kami kukuhkan, kami organisir supaya membentuk barisan. Secara berjenjang, pengurusan tingkat DPD kabupaten/kota akan membentuk simpul jaringan ke bawah. Hingga nanti sampai terbentuk relawan yang akan mengawal Tempat Pemungutan Suara atau TPS.”
Menjawab pertanyaan media terkait beratnya berjuang di Jateng yang dikenal sebagai kandang banteng, La Ode menegaskan semua daerah di Indonesia bisa digunakan untuk meraih suara bagi calon presiden atau calon anggota legislatif.
“Bagi kami, tidak ada kandang-kandangan. Semua bisa dimasuki. Semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Tugas kami cuma mensosialisasikan dan menyampaikan kenapa memilih si A atau B. Apa latar belakangnya. Apa keunggulannya dibanding calon lain,” tutup La Ode.
