KABARKALIMANTAN1, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengalokasikan Rp250 juta pada 2024 untuk bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas Pembantu (Pustu).
“Dibutuhkan peningkatan keterampilan dari tenaga pustu kita, karena mereka inilah yang menjaga kesehatan masyarakat kita di pedalaman,” kata Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Rabu (20/12).
Sebelumnya, ia telah menyampaikan keinginan untuk menjadikan puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagai garda terdepan penanganan kesehatan masyarakat, sehingga untuk mewujudkan itu salah satu upayanya adalah meningkatkan kualitas dan keterampilan dari SDM yang ada di puskesmas pembantu.
Dengan bimbingan teknis tersebut ia berharap SDM tenaga kesehatan di puskesmas pembantu bisa sigap dalam situasi darurat dan memberikan pertolongan pertama bagi pasien sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mumpuni.
“Misalnya kalau ada warga yang mengalami kejang-kejang dan semacamnya perlu penanganan cepat, sementara fasilitas di pustu terbatas, maka itu tenaga pustu perlu dilatih untuk menghadapi situasi yang sifatnya mendesak,” jelasnya.
Menyediakan anggaran bimbingan teknis adalah salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk peningkatan SDM di Pustu.
Halikinnor berharap program ini bisa terus berlanjut, bahkan diharapkan anggaran yang disediakan pun bisa lebih besar dari tahun ke tahun dengan harapan kualitas dan kapasitas dari SDM di puskesmas pembantu pun semakin meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Timur Umar Kaderi menyampaikan di wilayah tersebut terdapat 152 puskesmas pembantu yang tersebut di setiap kecamatan. Peningkatan keterampilan SDM di puskesmas pembantu melalui bimbingan teknis baru pertama kali diprogramkan pemerintah daerah.
Menurutnya hal ini memang dibutuhkan oleh SDM di puskesmas pembantu, karena selama ini fokus pihaknya adalah Puskesmas dan IGD yang sebelumnya menjadi garda depan pelayanan kesehatan.
“Selama ini fokusnya ke Puskesmas dan IGD yang sudah dilakukan pelatihan penanganan kedaruratan, sedangkan pustu belum. Sesuai arahan Bupati tahun depan akan kita laksanakan, walaupun bertahap sesuai kondisi keuangan kita,” ucapnya.
Umar Kaderi melanjutkan, pihaknya tentu mendukung keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan puskesmas pembantu sebagai garda depan pelayanan kesehatan masyarakat kedepannya. Sebab, hal ini sejalan dengan program yang diusung oleh pemerintah pusat, yakni integrasi pelayanan kesehatan primer.
Dalam integrasi pelayanan kesehatan primer peran Pustu dan Poskesdes sangat penting, karena paling dekat dengan masyarakat. Pustu dan Poskesdes kedepannya diharap berkoordinasi dengan Posyandu dalam melakukan skrining kesehatan siklus hidup mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia.
“Semua masyarakat wajib mendapat layanan kesehatan. Melalui skrining kita bisa melihat penyakit apa yang diderita sehingga bisa diberikan masukan seperti apa tindak lanjutnya,kalau masih sehat bisa diberikan penyuluhan untuk pencegahannya,” jelasnya. (ANT)
