KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Komandan Korem 102 Panju Panjung (Danrem 102/Pjg) Brigjen TNI Iwan Rosandriyanto menegaskan bahwa pihaknya siap mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.
Saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan Pemilu 2024 di Makorem 102/Pjg, Kamis (1/2), Dandrem saat membacakan amanat Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Iwan Setiawan menyampaikan bahwa apel gelar pasukan yang dilaksanakan bertujuan untuk menegaskan kesiapsiagaan satuan jajaran Kodam XII/Tpr dalam mengamankan wilayah Kalteng.
“Tentunya selama penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti,” kata Danrem.
Ia menuturkan, pada pesta demokrasi lima tahunan sekali ini yang telah memasuki tahapan penting yakni masa kampanye menjelang pemilihan presiden dam wakil presiden secara langsung, membutuhkan konsentrasi yang tinggi bagi setiap prajurit terkait tugas pengamanan di lapangan.
“Menyikapi hal itu, maka saya menekankan kepada seluruh prajurit dan unsur pimpinan satuan, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi agar setiap saat dapat dioperasionalkan guna mengantisipasi segala kemungkinan serta perkembangan situasi yang terjadi di wilayah,” ucapnya.
Selanjutnya jenderal TNI berpangkat bintang satu itu juga berpesan agar para personelnya untuk selalu menghindari sikap keragu-raguan dan bertindaklah secara profesional, tentunya dalam mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi atau dapat mengganggu stabilitas keamanan dan merusak jalannya proses demokrasi.
Kemudian juga wajib mempedomani aturan pelibatan (Rule Of Engagement) perbantuan kepada Polri maupun pemda dalam mengatasi setiap gangguan keamanan selama pelaksanaan pesta demokrasi.
“Ikuti prosedur tetap yang telah digariskan oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas pengamanan dengan tetap memegang teguh netralitas TNI,” katanya.
“Jaga soliditas dan jangan mudah terpengaruh oleh upaya provokasi kelompok tertentu yang menyeret prajurit dan institusi TNI ke dalam kepentingan politik praktis,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut TNI akan melibatkan sekitar 3.000 personel baik itu dari komponen Darat, Laut dan Udara. Dari 3.000 personel tersebut juga nantinya akan di tempatkan di sejumlah untuk membantu Polri.
“Kekuatan tersebut di luar dari kekuatan Polri, apabila dari Polda Kalteng termasuk dari Polres jajaran membutuhkan backup kekuatan, tentunya TNI sudah sangat siap,” katanya. (ant)
