KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, Kamis (9/01/2025)
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi sejumlah aspirasi terkait penguatan sektor ekonomi lokal di Kalimantan Tengah.
Junaidi menyebut sektor pertanian dan perkebunan sebagai potensi utama yang perlu terus dikembangkan.
Menurutnya, hasil reses anggota dewan di beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat masih menggantungkan hidup dari dua sektor tersebut.
Oleh karena itu, penguatan produktivitas dan dukungan terhadap petani dan pekebun dinilai perlu menjadi perhatian bersama.
Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pertanian dan pengelolaan perkebunan dapat membantu meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
Pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan program yang relevan dan dapat diakses langsung oleh masyarakat di lapangan.
Komisi II DPRD Kalimantan Tengah juga menilai bahwa hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, dan rotan, perlu terus didorong agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Selama ini, sebagian besar hasil komoditas masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga potensi keuntungan yang lebih besar belum dimaksimalkan.
Sebelumnya, Komisi II juga telah menyampaikan dukungan terhadap program cetak sawah dan swasembada jagung yang digagas oleh pemerintah provinsi.
Program ini dinilai sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan pendapatan petani.
Selain itu, keterlibatan pihak swasta, seperti perusahaan sawit yang turut mendukung kegiatan tanam jagung serentak, diapresiasi sebagai bentuk kerja sama yang dapat memperluas cakupan program pemerintah.
Komisi II berharap seluruh pihak dapat terus bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan. Dukungan regulasi, pendampingan teknis, dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah ke depan. (ADM)
