KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Ketua Sementara DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Khemal Nasery, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota dalam mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.
“Luasan Kota Palangka Raya mencapai 2.679 km² dengan topografi yang mencakup sungai, danau, hingga hutan lebat, serta terdiri dari lima kecamatan dan 30 kelurahan. Tidak ada satu pun desa di Palangka Raya,” katanya, Kamis (26/9).
Ia menjelaskan bahwa tidak adanya desa membuat Palangka Raya tidak menerima Dana Desa dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pembangunan di 30 kelurahan harus sepenuhnya ditopang oleh APBD kota yang berada di kisaran Rp1,3 triliun.
“Seluruhnya bergantung pada APBD Palangka Raya, yang menjadi tantangan bagi wali kota dan DPRD untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun harus bertahap,” ujarnya.
Menurut Khemal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Palangka Raya juga terbatas, dengan sumber utama berasal dari pajak dan retribusi. Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu memperparah kondisi ini karena penutupan hotel, rumah makan, dan destinasi wisata yang mengurangi pendapatan daerah.
“Meski begitu, pemerintah tetap berhasil melaksanakan pembangunan, meskipun dalam situasi sulit,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang atau reses agar masuk dalam program prioritas pemerintah kota.
“Kami akan memprioritaskan wilayah yang membutuhkan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum, selama anggarannya tersedia,” tutup Khemal. (kk1/ist)
