KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkumham Kalteng) mengoptimalkan layanan berbasis digital guna menunjang pelaksanaan program wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
“Layanan berbasis digital ini kami menjadi salah satu program penunjang utama pelaksanaan WBBM di Kanwil Kemenkumham Kalteng,” kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Maju Amintas Siburian di Palangka Raya, Jumat (18/10).
Salah satu layanan digital ini adalah sentra layanan hukum (SLH) sebagai fasilitasi pelayanan hukum dan hak asasi manusia jarak jauh.
Layanan ini meliputi pendirian perseroan perorangan, pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual dan pendaftaran paralegal justice award bagi kepala desa, lurah dan atau pembinaan atau pembentukan keluarga sadar hukum (Kadarkum).
Kemudian konsultasi harmonisasi peraturan perundang-undangan (peraturan desa atau peraturan kepala desa), konsultasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu dan pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas).
Dia mengatakan saat ini tengah dilaksanakan evaluasi wawancara tim penilai nasional sehingga semakin mendekatkan langkahnya menuju predikat WBBM.
“Tim penilai nasional (TPN) melaksanakan evaluasi wawancara terhadap jajaran pimpinan dan tim kelompok kerja (Pokja) zona integritas (ZI) Kanwil Kemenkumham Kalteng sebagai bagian dari penilaian akhir menuju WBBM,” katanya.
Dia mengatakan seluruh tim telah bekerja keras mempersiapkan proses evaluasi ini dengan maksimal. Sebab, evaluasi itu kesempatan menunjukkan komitmen nyata dalam melakukan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalteng.
“Kami berharap upaya yang telah dilakukan dapat memenuhi standar yang ditetapkan untuk meraih predikat WBBM,” kata Kakanwil.
TPN, melakukan wawancara mendalam yang meliputi aspek pelayanan, pengelolaan anggaran, inovasi digital, serta upaya pencegahan korupsi.
Seluruh tim kelompok kerja ZI dari Kanwil Kemenkumham Kalteng turut serta dalam sesi evaluasi ini dengan penuh antusiasme.
Mereka menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas layanan, termasuk implementasi sistem digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum, perbaikan mekanisme pengaduan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.
Proses evaluasi oleh TPN ini merupakan salah satu tahap akhir dalam upaya Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk memperoleh predikat WBBM. Sebelumnya, Kanwil telah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan evaluasi ini adalah langkah lanjutan menuju capaian yang lebih tinggi.
Sumber: ANTARA
