KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan. Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani, mengaku kaget.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
“Ya ampun, harga BBM? Belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan harga BBM,” kata Puan saat bertemu wartawan di Kompleks GBK Jakarta, Minggu (21/8/2022). “Wacana itu sama sekali belum sampai ke Parlemen.”
Namun demikian, Puan menjelaskan, teknis naik tidaknya harga BBM menjadi hak pemerintah sebagai eksekutif. Menurut dia, pemerintah bisa memutuskan untuk kebijakan tersebut.
“Kenaikan BBM yang memutuskan naik eksekutif bukan legislatif, jadi kita tunggu. Tapi pidato tanggal 16 Agustus lalu disampaikan, pemerintah siap menggunakan APBN secara efektif efisien dan memprioritaskan kepentingan masyarakat,” kata Puan.
Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.
Salah satu solusi untuk mengurangi beban itu, pemerintah pun tengah mewacanakan untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. “Pernyataan Puan itu tampak basa-basi, soalnya dari partai pengusung presiden. Pernyataan itu tak mencerminkan tokoh yang mewakili rakyat,” ujar Sukirman Purwoatmojo, pengamat keuangan dan investasi asal Bogor.
Ia juga mengkritisi sikap pemerintah yang terlalu mudah menyerah pada satu solusi. “Kan Rusia menawarkan minyak dengan harga 30 persen lebih murah dari harga pasar internasional. Jika tak ada akal-akalan harus lewat perusahaan oknum pejabat, minyak asal Rusia bisa menetralkan harga BBM di masyarakat. Tak perlu naik,” imbuhnya.
Daya Beli Terpuruk
Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir gencar mengkomunikasikan terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar. Isyarat ini disampaikan Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Terakhir, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi tidak memungkiri, pemerintah memang semakin terbebani oleh subsidi energi dari APBN yang semakin membengkak, hingga mencapai Rp 502,4 triliun. Bahkan, bisa mencapai di atas Rp 600 triliun kalau kuota pertalite ditetapkan sebanyak 23 ribu KL akhirnya jebol.
“Namun, opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikkan harga pertalite dan solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut Inflasi,” ujar Fahmy.
Kalau harga jual pertalite tembus Rp 10.000 per liter, inflasi diperkirakan mencapai 0,97 persen. Inflasi tahun berjalan pun bisa mencapai 6,2 persen year on year (YoY).
“Daya beli dan konsumsi masyarakat akan terpuruk. Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu, pemerintah sebaiknya tak menaikkan harga BBM tahun ini. Cari solusi lain dulu,” lanjutnya.
