KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berharap KPU dan Bawaslu bisa bekerja sebaik-baiknya supaya insiden jatuhnya korban jiwa di kalangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu 2019 tidak terulang lagi.
Harap AHY diperkuat pernyataan terdahulu dari Anggota BPN Mustofa Nahrawardaya, yang menilai rekor kematian pelutas Pemilu ini baru pertama terjadi di Indonesia, bahkan dunia. Sedangkan Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, menilai negara telah melakukan mal-administrasi perekrutan petugas Pemilu.
“Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman Pemilu 2019, yang telah memakan korban jiwa di pihak penyelenggara Pemilu, yakni 894 petugas meninggal dunia, dan 5.175 korban sakit. Insiden ini terjadi akibat kelelahan dan beban kerja yang berlebihan,” ungkap AHY, dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (12/1).
Karena itu AHY berharap KPU dan Baswalu bisa mencari cara agar tidak ada lagi korban ‘zero incident’ di kalangan PPS pada Pemilu 2024 mendatang.
Memasuki tahun politik, Partai Demokrat juga mengingatkan agar Penyeleggara Pemilu, Aparat Keamanan, Aparat Penegak Hukum, Pejabat Kepala Daerah hingga ASN agar tetap profesional, netral, tidak terlibat politik praktis dan jangan berpihak.
Pernyataan AHY disampaikan setelah Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat di awal tahun, yang merupakan konsolidasi partai di tingkat pusat.
Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja Partai Demokrat 2022 dan rencana kerja 2023 termasuk mengupas peluang dan tantangan situasi politik hingga ekonomi nasional kedepan.
Mal-Administrasi Oleh Negara
Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, saat itu menilai negara telah melakukan mal-administrasi terkait perekrutan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Ia menyatakan hal itu sehubungan dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia.
“Negara melakukan mal-administrasi yakni merekrut orang untuk bekerja membantu negara, tapi si orang ini tidak di-disclose sebetulnya bahwa mengingat bebannya yang berat,” kata Adrianus dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (18/5/2019).
Adrianus menuturkan, para petugas KPPS berstatus membantu negara dalam melaksanakan pemilu. Namun, mereka tidak mengetahui beban kerja yang akan dialami. Karena itu, ia menilai negara harus bertanggungjawab terhadap ratusan petugas KPPS yang meninggal.
Dia memperkirakan para anggota KPPS yang meninggal dan sakit itu seperti orang awam sekali, yakni tidak tahu dengan resiko tersebut. Oleh karena itu negara harus bertanggung jawab. “Saya kira ini harus dibebankan kepada negara sebagai pihak yang menugaskan mereka bekerja dalam konteks pemilu.”
Otopsi, Pemilu Mencurigakan
Terpisah, Anggota BPN Mustofa Nahrawardaya heran wacananya agar anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia diotopsi dituduh tidak manusiawi oleh negara. Menurutnya jika tidak diotopsi, maka kematian anggota KPPS akan semakin misterius.
“Otopsi itu kan biasa, tapi ditanggapi dengan serius bahwa ini tidak manusiawi. Justru membiarkan misteriusnya kematian banyak orang dan sakit, harus diungkap agar tidak terulang di periode yang akan datang,” ujar Mustofa di Ambhara Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2019).
Mustofa pun kembali mengungkapkan keheranannya akan banyaknya petugas KPSS yang meninggal dunia dan jatuh sakit pada pemilu kali ini. Atas dasar itu dia mengungkapkan agar jenazah anggota KPPS dan petugas pemilu lainnya diotopsi.
“Per 1 Mei, 380 orang petugas KPPS meninggal. Bawaslu 79, polisi 22. Belum yang sakit, 3192 petugas KPPS, Bawaslu itu 1395, Banyak sekali. Saya masih penasaran, saya minta diotopsi jenazah petugas KPPS, polisi, maupun petugas lainnya,” tuturnya.
Diungkapkannya, banyaknya anggota KPPS dan petugas pemilu yang meninggal pada pemilu kali ini merupakan rekor baru. “Saya tak pernah melihat orang mati sebanyak ini selama saya mengikuti pemilu dari tahun 1970-an. Ini mencurigakan,” tuturnya.
