KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Agak kontradiktif sikap PDIP. Mereka mengakui partainya membutuhkan sekitar 50% suara untuk memenangkan Pemilu dan Pilpres 2024 guna membangun koalisi kuat. Tapi PDIP tak akan cegah kader partai yang mau pergi, seperti kasus Ganjar Pranowo.
Terkait koalisi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, menyebut angka 50%.
Dengan target itu, Pacul menilai secara logika partainya memang membutuhkan kerja sama dengan partai lain di 2024. Sebab, PDIP kini hanya mengantongi sekitar 20 persen suara hasil Pemilu 2019.
Namun, dia menyampaikan keputusan kerja sama PDIP dengan partai lain di 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Pacul mengaku belum mengetahui keputusan Mega.
“Soal kerjasama politik, PDIP anggaplah posisi suaranya 20 persen. Untuk menang kira-kira suaranya di atas 50 persen,” ucap Pacul kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Rabu (23/6).
“Kan tentu logika elementer itu menyatakan kemungkinan akan terjadi kerjasama yes, apakah itu Ibu akan kerjasama, saya juga tidak tahu,” tambahnya.
Menurutnya, pembicaraan terkait kerja sama PDIP merupakan komunikasi tingkat elit Ketua Umum. Ia mengklaim tak tahu menahu soal itu sebab dirinya hanya petugas dan pembantu partai.
Namun, dia memastikan komunikasi antar ketua umum partai pasti dilakukan baik secara cair maupun serius. “Dan antar pimpinan partai kira-kira ada komunikasi one hundred, 100 persen pasti ada,” katanya.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan kerja sama menghadapi pemilu bagi partainya merupakan keniscayaan.
Hasto enggan mengungkap komunikasi yang sudah dibangun pihaknya dengan partai lain. Dia menyebut PDIP saat ini masih fokus terjun ke bawah membantu masyarakat hingga akhir pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kerja sama adalah suatu keniscayaan bagi PDIP yang mengusung semangat gotong royong,” kata Hasto kepada wartawan di sekolah partai, Jakarta Selatan, Senin (20/6)
Takkan Cegah
Sedangkan soal isu Ganjar mau pergi dari partai jika tak difasilitasi jadi Capres 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat suara.
Potensi kehilangan salah satu kadernya yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Hasto sial kehilangan. Bahinya, setiap kader bebas mengambil pilihan politiknya masing-masing.
“Apakah kader akan menyatukan diri pada kepentingan partai yang lebih besar atau digerakkan oleh ambisi-ambisi individual,” kata Hasto menjawab pertanyaan terkait nasib politik Ganjar di bursa capres 2024 kepada wartawan di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2022).
Dia mengingatkan bahwa berpartai mestinya bersatu demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Hasto, hal itu juga telah ditegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembukaan Rakernas.
Hasto menyebut manuver setiap kader mestinya dilakukan dengan terjun ke bawah bersama masyarakat.
“Sehingga kita memiliki basis kekuatan yang kesehariannya berasal dari rakyat. Bukan dari awang-awang elit,” katanya.
Nama Ganjar belakangan santer bertengger di urutan teratas sejumlah lembaga survei elektabilitas capres 2024. Nama dia bahkan masuk dalam bursa kandidat caprest versi Partai NasDem bersama Anies Baswedan dan Andika Perkasa.
Ganjar pun mendapat kritik dari internal partai lantaran dinilai terkesan ambisius ingin melenggang ke gelanggang Pilpres 2024, meski berkali-kali menegaskan ia taat pada mandat Ketua Umum Megawati Soekarnoputri
“Semua tegak lurus pada keputusan dan itulah yang sudah menjadi keputusan kongres. Itu prerogatif penuh ibu ketum,” kata dia kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).
