KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hendaknya mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespons wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Begitulah saran dari seorang relawan Anies Baswedan, Geisz Chalifa.
Geisz lantas menjelaskan, meski menang telak dengan memperoleh 67 persen di periode keduanya pada Pilpres 2009, SBY ternyata memutuskan tak memperpanjang masa jabatannya karena dibatasi konstitusi UUD 1945.
“Kemarin saat menjabat presiden periode kedua, SBY menang dengan 67 persen suara. Satu putaran. Dia menang di periode keduanya itu,” ucap Geisz di diskusi Total Politik, Minggu (27/2/2022). “Ketika saatnya berhenti, dia berhenti. Cukup sampai di situ. Tirulah dia dalam konteks demokrasi ya.”
Selain SBY, Geisz juga meminta Jokowi mengikuti langkah mantan Presiden BJ Habibie pada 1998 saat menggantikan Presiden Soeharto. Kala itu, menurut dia, meski banyak pihak yang mendorong Habibie melanjutkan masa jabatan, dia tetap memilih berhenti.
Geisz lantas menyinggung periode kepemimpinan Presiden Soeharto yang menjabat Presiden selama 32 tahun. Banyak pihak kemudian menolak Soeharto hingga akhirnya jatuh. Kata dia, jika Jokowi tak tegas menolak tawaran perpanjangan, nasib mantan Wali Kota Solo itu tak berbeda dengan Soeharto.
“Sudah ada yang mengingatkan, orang-orang yang berbeda sikap dengan Soeharto. Kalau ini diteruskan bedanya, apa beda Jokowi dengan Soeharto?” ucap Geisz.
Geisz mendukung penjelasan dari ahli hukum tata negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, bahwa perpanjangan masa jabatan presiden tidak memiliki landasan hukum.
Dia khawatir jika wacana itu terealisasi, justru akan menimbulkan kevakuman legitimasi kekuasaan, sehingga memicu konflik di tengah masyarakat.
“Dan ini sebagai negara, sangat berbahaya bila kita memiliki seorang presiden, yang tidak memiliki legitimasi hukum. Itu sangat berbahaya sekali,” ucapnya.
