KABARKALIMANTAN1, Katingan – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Katingan memberikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Katingan untuk ke-10 kalinya secara beruntun.
Namun, Fraksi PKB menekankan agar prestasi tersebut diiringi dengan tindak lanjut nyata terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB, Alfriyano, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (13/8).
Menurut Alfriyano, keberhasilan meraih opini WTP menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepatuhan terhadap peraturan dan perbaikan sistem pengendalian internal.
Namun demikian, kata dia, pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh BPK agar tidak berlarut-larut.
“Fraksi PKB menilai penting adanya respons cepat terhadap temuan BPK. Setiap rekomendasi harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah berulang di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PKB juga meminta Pemerintah Kabupaten Katingan untuk secara terbuka melaporkan perkembangan penyelesaian temuan-temuan tersebut kepada DPRD.
Langkah ini, menurut Alfriyano, penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.
“Dengan tindak lanjut yang serius, kita bisa memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan opini WTP dapat terus dipertahankan di masa mendatang,” tutupnya.
