KABARKALIMANTAN1, Katingan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan kembali mengingatkan seluruh pemerintah desa (Pemdes) dan aparaturnya untuk mengelola keuangan desa secara tertib, cermat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua I DPRD Katingan, Nanang Suriansyah, SP, menyatakan bahwa kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa merupakan langkah preventif agar desa terhindar dari masalah hukum di masa mendatang.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengikuti aturan yang berlaku,” ujarnya baru-baru ini.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pengelolaan keuangan desa tidak hanya sebatas pencatatan, tetapi juga membutuhkan perencanaan yang matang.
“Program dan kegiatan yang dibiayai anggaran desa harus berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dana yang ada harus digunakan secara produktif dan memberi manfaat maksimal,” tegasnya.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar memberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin kepada aparat desa.
Pelatihan meliputi manajemen keuangan, penyusunan laporan, hingga pemahaman regulasi terbaru dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.
“Pembinaan dan pengawasan harus berkelanjutan, tidak hanya dilakukan di awal saja,” tambah Nanang.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, ia berharap pembangunan di desa dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, kepercayaan warga terhadap pemerintah desa diharapkan meningkat, sehingga partisipasi publik dalam pembangunan desa semakin kuat.
“Dengan pengelolaan yang benar, desa tidak hanya terhindar dari masalah hukum tetapi juga dapat berkembang lebih mandiri dan maju,” pungkasnya.
