KABARKALIMANTAN1, Katingan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan melalui Badan Anggaran (Banggar) menyoroti pentingnya penyusunan target pendapatan yang berbasis data dan kajian terukur dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Katingan, Amirun, dalam Rapat Paripurna Ke-13 Tahun Sidang 2025 yang digelar di Kasongan, baru-baru ini.
Menurutnya, pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya meninjau angka realisasi pendapatan dan belanja, tetapi juga menekankan aspek kepatuhan, efektivitas pelaksanaan program, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
“Target pendapatan perlu disusun berdasarkan data riil dan potensi daerah agar tidak sekadar formalitas dalam dokumen anggaran,” ujar Amirun.
Dari hasil pembahasan Banggar, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun 2024 tercatat Rp1,585 triliun, sementara total belanja mencapai Rp1,587 triliun, sehingga terjadi defisit sebesar Rp1,945 miliar. Adapun Silpa tahun 2024 mencapai Rp54,678 miliar.
Selain menyoroti hal tersebut, DPRD juga mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Katingan untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
“Capaian WTP adalah bentuk peningkatan dalam tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi, namun perlu diikuti dengan tindak lanjut nyata atas setiap temuan BPK,” tegas Amirun.
Banggar juga mendorong Pemkab Katingan segera menyusun regulasi tentang pemberian hibah bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, agar pelaksanaan bantuan daerah berjalan transparan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Laporan Banggar yang disampaikan ini akan menjadi bahan pertimbangan fraksi-fraksi DPRD dalam menyusun pendapat akhir terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Laporan ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan efektivitas pembangunan di Katingan,” tutup Amirun.
