JURNALISME PUBLIK adalah halaman untuk menampilkan berita dari masyarakat dan Admin berhak mengontrol setiap narasi berita.
Oleh: Sutrisno Pangaribuan* KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Ancaman terhadap lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman terus berlanjut. Jika sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) jadi sasaran, kini giliran Mahkamah Agung (MA). Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengancam akan berkumpul di Jakarta untuk mengawal sidang peninjauan kembali (PK) di MA, yang diajukan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Ketua…
KABAR KALIMANTAN 1, Palangka Raya – Raut senyum bahagia terpancar dari wajah peserta didik MIS Al-Jihad Palangka Raya Gudep 02. 41-42 Raden Said, karena telah berhasil menjadi Juara Umum di kegiatan Giat Prestasi Ria Pramuka (GPRP) ke – XI Gudep 02.193.194 IMAM BONJOL IAIN Palangka Raya golongan siaga. Penilaian berdasarkan banyaknya medali yang diraih. Kegiatan dilaksanakan…
KABAR KALIMANTAN 1, Palangka Raya – Sebanyak 42 peserta didik pada pagi hari ini Sabtu (25/6) menerima tropy dan sertifikat sebagai terbaik peringkat 1, 2 dan 3 pada pelaksanaan pembagian hasil Penilaian Akhir Tahun (PAT) semester genap tahun pelajaran 2021/2022. Pengumunan penetapan peserta terbaik dilaksanakan di halaman MIS AL-Jihad yang juga dihadiri oleh orang tua/wali peserta didik…
KABARKALIMANTAN, PALANGKARAYA — Keputusan pemerintah melakukan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur birokrasi patut mendapat acungan jempol. Memang seharusnya sudah sejak dulu dilakukan. Tapi karena kebijakan ini sungguh tidak populer, bisa berdampak buruk bagi citra kepala negara, maka kebijakan sangat sulit dilakukan. Walau terlambat, setidaknya ini positif bagi perkembangan birokrasi. Di beberapa daerah, tenaga-tenaga kontrak atau…
KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA — Menarik mencermati dinamika politik menjelang perhelatan politik 2024, khususnya masa transisi dimana UU No 10 tahun 2016 pasal 201 poin 9 mengatakan kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota diisi pejabat (Pj) sampai terpilihnya kepala daerah dalam pemilihan serentak nasional 2024. Dan pasal 10…
Menteri Keuangan Republik Indonesia memutuskan untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% dan mulai berlaku mulai 01 April 2022. Kenaikan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pemerintah menilai kenaikan PPN sebagai jalan terbaik untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjadi upaya lanjutan pemerintah untuk mendorong ratio…
