KABAR KALIMANTAN 1, Samarinda – Bupati Kabupaten Paser, Kaltim Fahmi Fadli menggelar pertemuan dengan para petani kelapa sawit yang tergabung dalam asosiasi petani kelapa sawit di wilayah setempat, terkait pembahasan larangan ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya oleh pemerintah pusat.
“Yang dialami petani sawit dari hulu hingga hilir dapat diatasi dengan program kemitraan petani dengan perusahaan sawit, karena itu pemerintah daerah akan mendorong agar perusahaan bermitra dengan petani,” kata Bupati Fahmi Fadli di Tanah Grogot, Kamis (19/5).
Dia mengatakan, persoalan tersebut harus dipecahkan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri, di mana petani harus menggandeng perusahaan.
Fahmi menginstruksikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Paser agar memfasilitasi kemitraan antara petani dengan perusahaan kelapa sawit.
“Jika petani sawit sudah bermitra dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sudah jelas dan tidak bisa dipermainkan lagi,” ujar Fahmi.
Selain itu juga, dia meminta agar Disbunak Paser aktif mendatangi pabrik kelapa sawit yang belum bermitra dengan petani agar mengikuti program kemitraan.
Fahmi mengungkapkan, bahwa pemerintah daerah telah membangun infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Paser.
“Tahun ini Pemkab Paser memprioritaskan pembangunan jalan di beberapa titik yang menjadi kendala masyarakat untuk mengangkut TBS, dengan cor beton atau rigit,” katanya.
Bupati menambahkan, bahwa aspirasi petani sawit telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kaltim untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Untuk diketahui, dalam pertemuan dihadiri Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) sebagai respon keluhan akibat larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh pemerintah pusat. (ANT/RED)
