KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman, bisa membuat panas Presiden Joko Widodo. Benny menyebut, IKN gagasan Jokowi bisa dibatalkan oleh presiden baru.
Menurut Benny, proyek IKN dapat dibatalkan oleh presiden melalui revisi UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 atau lewat peraturan pemerintah pengganti undang-Undang (perppu).
“Kalau presiden yang akan datang mau mengubah UU, ya pakai perppu misalnya, ya sangat bisa,” kata Benny. “Proyek IKN mestinya bukan jadi prioritas sebab proyek tersebut membebani APBN.”
Menurutnya, jika proyek IKN terus berlanjut, proses perpindahan pun tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ia mengatakan proyek itu harus dikerjakan bertahap dan rampung dalam 5-10 periode kepemimpinan Presiden RI.
“Jangan pinjam uang asing, negara lain, hanya untuk membangun IKN. Nanti APBN kita habis untuk memenuhi yang tidak prioritas,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, para bapak pendiri bangsa alias the founding fathers dalam sidang BPUPKI mengamanatkan bahwa ibu kota negara tidak boleh dipindahkan dari Jakarta.
Benny pun mengkritik pernyataan Jokowi yang merayu investor Singapura supaya mengucurkan dana untuk pembangunan IKN Nusantara dan menjamin pembangunan IKN hingga presiden berikutnya. Ia menilai tak semestinya Jokowi mendikte presiden mendatang.
“Apa dia [Jokowi] mau dikte presiden di masa yang akan datang? Serahkan kepada presiden yang akan datang, jawaban yang pas itu kalau ada yang bertanya apakah [IKN] lanjut, kami serahkan kepada presiden yang akan datang,” katanya.
Sebelumnya, saat berbicara di forum Ecosperity Week 2023, di Singapura, Rabu (7/6), Jokowi menjamin pembangunan IKN akan terus berlanjut meski pemimpin berganti. Ia meyakinkan IKN Nusantara akan jadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis.
“Tak perlu khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan aman. Pembangunan IKN Nusantara, terus dilanjutkan, jadi kota pintar kelas dunia, kota dengan 65 persen hutan, dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan kelas dunia,” kata Jokowi.
Prabowo Lanjutkan
Capres Prabowo Subianto pada Sabtu (17/6) merespon pernyataan terkait proyek-proyek di era Jokowi dengan sinyal menyenangkan.
“Proyek-proyek strategis yang memang layak dilanjutkan, tentu harus dilanjutkan,” ujar Prabowo, yang enggan menjelaskan lebih lanjut maksudnya. Misal soal IKN atau Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mubazir.
Sumber redaksi di kubu Gerindra, Sabtu malam (17/6), menyebut sikap Prabowo selama ini (termasuk mau gabung di rezim Jokowi), sudah melalui perhitungan matang.
“Jika melawan atau jadi oposan, ya nasibnya kayak Anies Baswedan sekarang. Pak Prabowo kan sudah merasakan di Pilpres sebelumnya. Kalau mau aman, ya ikuti dulu. Kalau jadi, ya apapun bisa terjadi,” ujar sumber tadi.
Akibat sikap Prabowo terkini, sebagian pendukung keluar barisan, tapi masih banyak yang setia. Ya g keluar barisan pun bakal kembali jika tahu yang sebenarnya.
“Tapi inilah risiko politik yang harus diambil, suka atau tidak,” tutupnya.
