KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Beda perlakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap MotoGp Mandalika dengan Formula E, diungkap Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali. Ia mengaku mendengar desas-desus rencana untuk mencari-cari kesalahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam gelaran Formula E di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan Ali merespons kabar KPK mau melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.
Menurutnya, gelar perkara merupakan hal yang biasa, bagian dari tindak lanjut pemeriksaan Anies sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Formula E beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, Ali mengaku belum melihat upaya kriminalisasi sejauh ini.
“Gelar perkara itu kan tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Anies. Sampai pada titik itu, kita belum lihat ada upaya kriminalisasi,” kata Ali saat dihubungi, Kamis (22/9/2022). “Walaupun kita tahu dan dengar, banyak desas-desus rencana untuk mencari-cari kesalahan terhadap Anies di Formula E.”
Dia menjelaskan, upaya mencari-cari kesalahan Anies di Formula E muncul karena KPK tidak melakukan penyelidikan atau langkah serupa terhadap gelaran MotoGP Mandalika 2022. Atas dasar itu, pandangan sejumlah orang bahwa langkah KPK tersebut bermuatan politis, tidak salah. Pasalnya, KPK memperlakukan gelaran MotoGP Mandalika (Rp2,5 triliun) dan Formula E (Rp2,3 triliun) secara berbeda.
“MotoGP Mandalika yang digelar Maret 2022, sampai hari ini tidak pernah diperiksa dan tidak pernah dianggap suatu penyelidikan terhadap kegiatan. Di sisi lain, Formula E yang digelar Juni 2022, sudah mulai dilakukan penyelidikan,” sambung Ali, anggota Komisi III DPR RI itu.
“Tentunya ini juga tidak salah ketika ada orang berpandangan upaya agresif yang dilakukan oleh teman-teman KPK itu ada memiliki muatan politik. Ada hal yang sama, tapi tidak pernah ributkan. KPK harus menyadari bahwa semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait proses penegakan hukum selalu diawasi publik. KPK tidak akan bermain-main dengan hal itu. Mari kita dukung dan selalu berpikir positif. Apa yang dilakukan KPK, pure proses penyelidikan untuk pro justitia.”
Instrumen Kekuasaan
Sebelumnya, politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan mengaku menerima informasi bahwa KPK mau melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di Jakarta pada Jumat (23/9). Menurutnya, informasi itu ia terima dari berbagai hasil perbincangannya dengan sejumlah orang.
“Namanya kita obrol kiri kanan, misalnya tadi kata orang [gelar perkara kasus dugaan korupsi Formula E] tanggal 22 [September 2022], ternyata enggak, kemungkinan Jumat,” kata Zulfan saat dihubungi, Kamis (22/9).
Sejauh ini, KPK menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan perkara penyelenggaraan Formula E itu masih berstatus penyelidikan.
“Saya ingin sampaikan di sini tidak benar. Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyelidikan ke penyidikan untuk kasus Formula E,” kata Alex usai menggelar konferensi pers terkait kasus dugaan suap pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Rabu (14/9).
Adapun Anies telah menjalani proses klarifikasi terkait penyelidikan Formula E pada Rabu (7/9). Proses tersebut memakan waktu hingga 11 jam. “Tadi kami diminta memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang,” kata Anies kepada awak media di Kantor KPK.
Ia menjelaskan bahwa ekspose merupakan hal yang biasa dilakukan oleh KPK setelah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Hanya saja, lanjut dia, Formula E menjadi sorotan publik karena menyangkut Gubernur DKI Jakarta yang kini masuk bursa calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan.
Karena para petinggi hukum diangkat oleh penguasa, wajar jika ada pandangan miring tentang KPK merupakan instrumen hukum pemegang kuasaan. Sementara mayoritas partai yang “dekat” dengan Anies justru partai oposisi, bukan partai pemegang kekuasaan.
