KABAR KALIMANTAN1, Banjarbaru – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru meraih penghargaan terbaik pertama terkait penyelenggaraan mal pelayanan publik (MPP) kategori sangat baik dengan nilai 79,75 atau tertinggi se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin dikonfirmasi di Banjarbaru, Selasa (21/5), mengatakan penghargaan diserahkan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor pada kegiatan pemberian apresiasi tata kelola pemerintahan dalam rapat koordinasi pelayanan publik se-Kalsel 2024 di Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin.
“Selain penghargaan penyelenggaraan MPP, kami juga meraih peringkat satu indeks Ber-AKHLAK dengan nilai 69 tertinggi se-Kalsel,” ujarnya.
Ia menyebutkan dua penghargaan bergengsi yang diraih merupakan bukti komitmen Pemkot Banjarbaru memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penghargaan MPP menandakan kepuasan layanan yang diterima masyarakat,” tutur Aditya.
Dia menjelaskan terkait penghargaan indeks Ber-AKHLAK yang diraih, merupakan bukti keberhasilan Pemkot Banjarbaru mengimplementasikan nilai Ber-AKHLAK kepada seluruh jajaran pegawai dalam lingkungan kerja sehari-hari.
Aditya mengatakan nilai Ber-AKHLAK dalam lingkungan kerja perangkat daerah telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini menjadi dasar sebagai penentu target kerja maupun kebijakan, sehingga ASN harus memperkuat budaya kerja untuk membangun kesadaran pegawai meraih standar pelayanan,” ucapnya.
Selain Pemkot Banjarbaru, Gubernur Kalsel juga memberikan penghargaan lain kepada sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
Kota Banjarmasin meraih beberapa penghargaan, yakni penghargaan indeks pelayanan publik 2023 dengan nilai 4,27 atau sangat baik, peringkat pertama indeks reformasi birokrasi dengan nilai 82,22, dan peringkat kedua implementasi akuntabilitas kinerja kabupaten/kota.
Sementara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan meraih peringkat pertama terkait implementasi akuntabilitas kinerja kabupaten/kota.
Sumber: ANTARA
