KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung, mewakili Sekretaris Daerah, menghadiri Rapat Penyepakatan Rancangan Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Rapat yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian RI) dan digelar secara hybrid ini, berlangsung melalui konferensi video dari Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya, Selasa (4/4/2023).
Dalam kesempatan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan pertemuan ini, dalam rangka melihat kelapa sawit yang ada di kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Karena luasan Kalimantan Tengah yang 1,5 kali pulau Jawa, 15 juta hektar lebih ini sangat signifikan, wilayah terluas sekarang di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya harus kita tata sedemikian rupa,” ungkapnya.
Kemudian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjelaskan bahwa pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan, bagaimana lahan yang ada ini betul-betul bisa c and c (clean and clear).
Pemerintah Provinsi sangat berharap ini sangat mendukung, yang diinisiasi oleh Kemenko Perekonomian, tentunya akan selalu memberikan data-data yang valid dan update sehingga kegiatan ini tentunya bisa terprogres dengan baik terutama mengenai kesepakatan yang ingin dicapai.
“Yang penting adalah komitmen bersama antar stakeholder bagaimana kita bisa menyelesaikan peta indikatif tumpang tindih pemanfaatan ruang ketidaksesuaian perizinan di bidang perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan ini” pungkasnya lebih lanjut.
Sementara itu, paparan dan pengarahan lebih lanjut disampaikan secara virtual oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Kemenko Perekonomian RI Kartika Listria. (IST/KK1)
