KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) merilis kabar pada 30 Juli besok, akan
menurunkan tim penuh untuk kontrol doping yang akan mengawasi ASEAN Para Games (APG) 2022.
Selepas sanksi lembaga anti doping dunia atau WADA kepada Indonesia, kontrol doping kini lebih diperketat.
Seperti diketahui, APG 2022 dihelat di Solo, Jawa Tengah, pada 30 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Event itu merupakan pesta olahraga para atlet berkebutuhan khusus.
“Tentu saja spirit kami untuk mendukung olahraga di Tanah Air, demi bangsa dan negara. Sesuai kapasitas IADO, kami punya kewajiban sesuai garis juknis dari WADA,” komentar Gatot S. Dewabroto, Ketua Umum IADO, saat diwawancarai redaksi.
Sebanyak 27 petugas akan melakukan kontrol doping kepada 1.300 atlet yang berpartisipasi.
Dalam gelaran ini IADO bekerja sama dengan Asian Paralympic Comittee (APC) dan ASEAN Para Sports Federation (APSF).
Dalam pernyataan resmi pada Rabu lalu, IADO akan mengerahkan petugas kontrol doping yang akan dibantu dengan pendamping. IADO juga mengeklaim seluruh petugas sudah berpengalaman.
Nantinya IADO akan melakukan kontrol doping terhadap 10 hingga 15 persen dari jumlah 1300 atlet tersebut.
“Kami total akan menerjunkan 27 Doping Control Officer [DCO], 1 BCO, dan 33 Chaperone atau pendamping DCO, yang sudah berpengalaman bertugas dalam berbagai event olahraga nasional maupun internasional,” bunyi pernyataan IADO.
Pengambilan sampel doping selama ASEAN Para Games dilakukan di 13 lokasi. Sesuai prosedur, pengambilan sampel yang terdiri dari urine dan darah, tidak akan diberitahukan terlebih dulu kepada para atlet.
Adapun, pengambilan sampel akan dilakukan kepada seluruh cabang olahraga, sesuai proporsi keterwakilan, kecuali cabang olahraga catur.
Sampel kemudian akan dikirim ke laboratorium anti-doping yang terakreditasi oleh WADA di Bangkok, Thailand.
IADO telah mengklaim para petugas sudah dibekali ilmu untuk menangani atlet berkebutuhan khusus. IADO juga akan melakukan kampanye anti-doping selama APG 2022.
IADO Ganti LADI
IADO sendiri merupakan “baju” baru Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI). Perubahan ditandai dengan dicabutnya sanksi Badan Anti Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia.
Seremoni perubahan dilakukan di Wisma Kemenpora, Senayan, pada Jumat (4/2), seusai Menpora, Zainudin Amali, mengumumkan Indonesia terbebas dari sanksi dan diperbolehkan mengibarkan bendera Merah-Putih di berbagai kejuaraan single maupun multievent.
“Sama seperti yang lain, di Asia Tenggara namanya SERADO, kemudian JADA dari Jepang, di sana (internasional) orang bertanya apa itu LADI? Jadi kami internasionalkan sekaligus,” kata Amali kala itu.
Selain itu, perubahan nama juga diharapkan menjadi semangat baru bagi Indonesia, sekaligus menyadarkan kita semua dan para stakeholder agar lebih peduli terhadap program anti doping.
Sedangkan Gatot Dewabroto menjelaskan tidak ada masalah terkait anggaran yang dikucurkan pemerintah kepada organisasinya. Toh, sudah dengan sepengetahuan WADA.
Selain, mandiri yang dimaksud adalah terkait pengambilan keputusan dan operasionalisasi organisasi.
Gatot mengatakan hal itu, sesuai hasil rapat akhir Oktober lalu bersama stakeholder terkait, seperti WADA, SERADO, dan kami, serta Kementerian Keuangan, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Jadi ada pertanyaan dari Pak Dirjen Anggaran Kemenkeu terkait anggaran. Tapi sudah dijelaskan, Kemenkeu diperbolehkan memberikan anggaran,” jelas Gatot, Selasa (27/7).
“Saat itu, WADA memang langsung menjawab, bahwa sumber pokok dari NADO negara mana pun. Meski datangnya dari pemerintah, tapi dalam keputusan dan operasional, pemerintah tidak bisa ikut campur,” lanjut Gatot.
Makanya di Undang-Undang (keolahragaan) yang baru itu, hal itu langsung dikunci. Pada UU SKN yang lama, jelas ada kata pemerintah memberikan pengawasan dan monitoring. Nah di UU yang baru, dua kata itu tidak ada.
“Dan dijelaskan sumber anggarannya tidak hanya dari APBN, tapi APBD, dan sumber lain yang tak mengikat,” ujarnya mempertegas.
