KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Ratusan guru dari 14 kabupaten/kota seKalteng, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan DI Panjaitan, Palangka Raya, Selasa (6/9/2022).
Kompak mengenakan seragam kebesaran PGRI, massa menuntut agar pemerintah melalui Disdik Kalteng mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru bersertifikasi yang dihapus sejak Januari 2022 lalu.
Pasalnya, penghapusan TPP bagi guru yang sudah bersertifikasi tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022.
Koordinator lapangan, Ronald Valentino, mengatakan aksi ini dilakukan agar disdik dapat mengembalikan TPP bagi guru bersertifikasi yang dihapus, karena dinilai memberikan dampak yang berat bagi pihak guru bersertifikasi.
“Kami meminta agar pemerintah dapat segera mengembalikan hak-hak para guru, dengan membayar TPP sejak Januari 2022 lalu,” katanya.
Meski nominalnya tidak terlalu besar, namun TPP dianggap berarti sebagai bagian penunjang proses mengajar. Apabila tuntutan tidak dikabulkan, maka ratusan guru akan melakukan aksi mogok mengajar.
“Kami tidak akan bubar jika tuntutan tidak direalisasikan,” tegasnya.
Sementara, Kepala Disdik Kalteng, Syaifudi, menerangkan yang aksi hari ini adalah lanjutan ketika Pergub Nomor 5 tahun 2021 diterbitkan.
TPP sendiri menyesuaikan dengan kemampuan anggaran suatu daerah. Anggaran daerah bukannya tidak sanggup, mungkin ada hal-hal yang lebih prioritas lagi.
“Pergub nomor 5 itu bunyinya hanya meniadakan TPP bagi guru bersertifikasi, yang non sertifikasi tetap dibayarkan. Guru yang bersertifikasi pendidik mendapat tunjangan profesi, 1 kali gaji pokok. Yang tidak sertifikasi mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari daerah,” jelasnya.
Terkait aksi yang dilakukan ratusan guru, Syaifudi memberikan apresiasi dan siap menampung aspirasi yang dilayangkan.
“Semua aspirasi kita tampung dan akan dibahas bersama jajaran DPRD Kalteng melalui rapat dengar pendapat guna mencari solusi terbaik,” pungkasnya. (TING)
