KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang mulai berjalan di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, tujuan utama program nasional tersebut dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal.
Menurut Tomy, sekalipun pendanaan Sekolah Rakyat sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memegang peranan penting dalam memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai aturan.
“Program ini seluruhnya dibiayai kementerian, namun daerah tetap diminta melakukan pengawasan. Kewenangan ini harus dijalankan secara maksimal agar program berjalan tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (7/10).
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki mekanisme pelaksanaan yang cukup kompleks. Tidak hanya pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup penerimaan peserta didik, ketersediaan tenaga pendidik, hingga pemenuhan standar sarana dan prasarana.
Tomy menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap pembangunan. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan proses pembelajaran berjalan baik, mulai dari kurikulum, kualitas guru, hingga manajemen sekolah.
“Tenaga pendidik harus memiliki kompetensi memadai. Kurikulum dan metode pembelajaran juga harus sesuai arahan pusat. Ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri,” katanya.
Selain aspek akademik, Tomy memberi perhatian pada tata kelola anggaran Sekolah Rakyat. Setiap penggunaan dana harus dikelola secara transparan dan akuntabel untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Karena menyangkut pelaksanaan di lapangan, daerah punya tanggung jawab besar memastikan pengelolaannya tidak bermasalah,” tegasnya.
Politisi PAN itu menilai Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok.
Namun ia mengingatkan, tanpa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, manfaatnya tidak akan dirasakan secara penuh.
Tomy mengapresiasi pelaksanaan awal Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah, namun mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam pendampingan dan monitoring di lapangan.
“Program ini bisa menjadi solusi pemerataan pendidikan, tetapi hanya akan berhasil apabila fungsi pengawasan dijalankan dengan sungguh-sungguh,” tutupnya.
