KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Sosok Teuku Riefky Harsa menyedot perhatian peserta Musda Partai Demokrat Kalimantan Tengah yang digelar di Hotel Lumire, kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2021). Sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat, jelas Teuku Riefky jadi magnet.
Ia datang mewakili sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang hadir melalui jalur virtual. Musda PD Kalteng itu sendiri digelar karena wilayah mereka sedang berada dalam zona PPKM level 4. Karena itu Teuku Riefky mengapreasiasi kegiatan tersebut.
Bagaimana pandangan Sekjen yang juga menjabat anggota DPR RI 4 periode berturut-turut itu terhadap isu-isu politik di Tanah Air? Berikut petikan wawancara kru Kabar Kalimantan 1, Sigit Nugroho dan Tiva Rianthy, bersama Teuku Riefky Harsa, di sesi yang sangat singkat, saat ia bersiap meninggalkan lokasi acara.
Hasil 1 kursi di DPR Pusat dan posisi ke-3 di Kalteng, apakah raihan itu cukup memuaskan DPP?
Tentu kami sepaham dengan apa yang disampaikan ketum Pak AHY dan Pak Nadalsyah selaku Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng. Kerja saja dulu, lebih dekat dengan rakyat, soal hasil akhir serahkan pada Allah SWT. Baik DPP maupun DPD, tentu punya komitmen untuk menambah kursi di pusat maupun daerah.
Bagaimana pandangan Anda terkait militansi PD Kalteng terhadap DPP?
Kita melihat militansi para kader di Kalteng terhadap hasil kongres 2020, itu luar biasa, mendapat apresiasi Ketua Umum, dan kita berharap soliditas ini bisa terus dijaga. Terutama ini bukan hanya masalah kepengurusan dan AD/ART, namun itu memang hasil kongres yang aklamasi. Militansi mereka saat partai digoyang unsur dari luar, juga sangat kami apresiasi.
Terkait adanya cara-cara buruk seperti memecah partai, sepertinya kini dianggap efektif untuk menjegal partai lawan. Pandangan Anda?
Tentu ini cara-cara yang bisa dikategorikan sebagai “begal politik”, di luar akal sehat. Partai Demokrat selama ini terus memperjuangkan semua isu terkait dengan keadilan, penegakan hukum, dan demokrasi di Indonesia, yang juga menjadi perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
Soal wacana amandemen untuk mengubah UUD dan utamanya, masa jabatan presiden jadi 3 periode, apakah ada urgensinya saat ini?
Tidak ada urgensinya sama sekali. Tentu Partai Demokrat tidak mendukung adanya upaya untuk penambahan periode, maupun penambahan masa kerja presiden. Kita tetap menghormati perjuangan dan amanat reformasi pada tahun 1998.
Upaya perubahan amandemen demi penambahan masa jabatan presiden jadi 3 periode, juga terjadi di Guinea. Militer dan rakyat marah, presiden dikudeta. Perlukah Indonesia belajar dari kasus itu?
Soal rencana perubahan amandemen UUD demi menambah masa jabatan presiden jadi 3 periode, itu kan masih dalam pembahasan di MPR. Sampai sekarang secara resmi belum diungkapkan, tapi kita memang mendengar ada upaya-upaya seperti itu. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi.
