KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Nada pembelaan keluar dari Waketum PPP, Zainut Tauhid. Ia menyebut, pimpinan ketiga majelis DPP PPP belum pernah melakukan rapat internal terkait usulan Suharso Monoarfa mundur dari kursi ketua umum.
Kontan hal tersebut langsung dibantah oleh Usman M. Tokan, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP dalam keterangan tertulis, Rabu (25/8/2022). “Pimpinan majelis sudah menggelar rapat 3 kali membahas dinamika terkini, khususnya masalah terkait saran agar Pak Suharso Monoarfa mundur,” ujar Usman.
Menurut Usman, keputusan 3 majelis DPP PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan yang menyarankan Suharso Monoarfa untuk mundur merupakan respons atas gejolak, dinamika, serta aspirasi yang disuarakan para kyai, kader dan simpatisan PPP seluruh Indonesia.
“Para pimpinan majelis telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat di AD/ART PPP. Beliau-beliau ini para sesepuh yang teguh memegang prinsip perjuangan PPP yaitu berpolitik semata-mata ibadah, dan ber-Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Meski berat hati, langkah ini harus diambil demi menjaga nama baik/marwah PPP, keselamatan partai dan jutaan kader,” lanjut Usman.
Lalu, Usman menjawab klaim Zainut yang menyebut pimpinan majelis belum pernah rapat internal terkait usulan itu. “Mengkoreksi pernyataan Mas Zainut Tauhid, perlu diketahui, majelis pertimbangan sudah 3 kali mengadakan rapat. Bahkan pada rapat kedua pada Juli 2022, dibuka oleh Sekjen PPP Gus Arwani Thomafi. Ada notulensinya,” ucapnya.
Pada akhirnya, tim menggelar rapat yang ketiga. Saat itu kritik dari para peserta terkait banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi Suharso Monoarfa, semakin keras. Posisi Suharso makin terjepit.
“DPP harus menyelamatkan gerbong besar PPP. Oleh sebab itu beliau harus legawa mundur. Kalau tidak, nanti ada gerakan lebih besar lagi,” kata Sekretaris Majelis Pakar DPW PPP Jatim, Sudarsono Rahman, Jumat, pada rapat tersebut.
Zainut Tauhid memang mengaku sangat kaget atas usulan dan keputusan ketiga majelis DPP PPP itu. “Jujur, saya kaget mendengar berita tersebut. Padahal dalam ketentuan AD/ART, keputusan majelis itu harus kolektif kolegial, apalagi memutuskan sesuatu hal yang penting. Jadi saya harus tabayun terlebih dahulu dengan beliau-beliau,” ujar dia.
Permintaan 3 pimpinan Majelis DPP PPP tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Ketiga Majelis DPP PPP itu yakni KH. Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH. Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan. Mardiono membenarkan surat itu.
“Ya betul, itu surat dari 3 majelis. Insha Allah banyak sosok kader, mungkin setiap organisasi pasti memiliki kader untuk estafet kepemimpinan,” kata Mardiono, Selasa (23/8).
Gara-Gara “Amplop Kiai”
Dalam surat tersebut, 3 Majelis DPP PPP menyoroti sederet masalah yang menerpa Suharso Monoarfa. Salah satu masalah itu memang soal sambutan yang menyentil soal “amplop kiai”, yang disampaikan Suharso dalam sebuah acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/8).
Dalam sambutannya, Suharso menceritakan sebuah kejadian dalam kunjungan di sebuah pesantren. Seusai kunjungan ia pulang, lalu ditanya pengurus pesantren: apakah sudah menitipkan amplop pada kiai?
Cerita Suharso itu lantas viral. Seseorang akhirnya melaporkan Suharso ke polisi dengan tuduhan menghina kiai. “Ya, saya selaku kuasa hukum pelapor atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap kiai,” ujar Ali Jufri, mewakili Kurniawan selaku pelapor.
Suharso pun meminta maaf secara terbuka. “Saya menyesalkan ada pihak yang dengan sengaja mencuplik sepotong dari sambutan saya.Cuplikan yang sepotong itu jadi di luar konteks dan membentuk opini negatif,” ujar Ketum PPP itu dalam siaran persnya, Jumat (19/8/2022).
Ia menjelaskan, sambutannya tidaklah berdiri sendiri. Selain merespon atas apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, ia juga berusaha menyambungkan dengan materi yang dipresentasikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardhiana.
