KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Penguasa tak melakukan upaya diskriminatif soal dukungan terhadap salah satu sosok capres yang akan maju di Pilpres 2024. Hal itu diminta Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), seusai bertemu mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) di Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).
AHY menilai, upaya seperti itu hanya akan mengusik rasa keadilan dan tidak sehat bagi demokrasi.
“Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support langsung, maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi atau tidak diharapkan, agar tidak bisa maju untuk tidak bisa membangun koalisi,” sambung AHY.
Pada pertemuannya dengan JK, AHY mengaku banyak membahas soal demokrasi. Dia mencatat tren penurunan indeks demokrasi di Indonesia saat ini karena sejumlah indikator.
Namun, AHY tak mengungkap lebih jauh soal klaim penurunan indeks demokrasi tersebut. Dia hanya mengingatkan agar setiap orang mestinya diberi kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih.
“Sepatutnya menghadapi Pemilu 2024 ke depan, dibuka ruang bagi setiap individu, setiap warga negara yang sama dan adil. Semua punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih,” kata dia.
Lebih lanjut, AHY menyebut bahwa dalam berdemokrasi, setiap orang mestinya menyadari bahwa yang terpilih dalam pemilu merupakan keinginan masyarakat. Itulah esensi dalam demokrasi.
“Bukan kah pemilu diadakan untuk itu? Untuk benar-benar menghasilkan para pemimpin yang merupakan keinginan rakyat. Kita ingin para pemimpin yang hadir termasuk wakil rakyat adalah mereka yang benar-benar diharapkan oleh rakyat.”
Tema demokrasi memang benar-benar dibahas AHY bersama Wakil Presiden RI ke-10 dan 12. JK ikut merespons soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membisiki para ketua umum parpol terkait calon presiden (capres) pilihannya di Pilpres 2024.
Politikus senior Golkar itu mengaku dirinya, bersama sejumlah presiden terdahulu, seperti SBY dan Megawati Soekarnoputri, tak pernah ikut campur atau mempengaruhi partai memilih capres. Menurut JK keputusan pencalonan presiden sepenuhnya kewenangan partai.
“Zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini itu,” kata JK di kediamannya. “Di sini cuma satu partai yang mencapai 20 persen. Tapi koalisi adalah kewenangan masing-masing partai.”
Presiden Joko Widodo mengaku bakal memberi bisikan kuat kepada partai politik soal 3 nama capres hasil musyawarah rakyat (Musra) relawannya pada Minggu (14/5).
Pada kesempatan itu Jokowi menerima 3 nama dengan suara tertinggi selama gelaran Mudra sejak Agustus 2022, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Airlangga Hartarto.
Jokowi menyebut sangat menghargai upaya Musra. Namun, menurutnya hak mencalonkan capres adalah milik partai atau gabungan partai.
“Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini, koalisinya pun belum selesai,” kata Jokowi di Istora, Senayan, Jakarta.
