Pemkab Tabalong: Pemetaan Wilayah Adat Perlu Diatur Perda
KABAR KALIMANTAN1, Tabalong, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan pemetaan wilayah adat perlu diatur peraturan daerah (Perda) terkait pengakuan masyarakat hukum adat yang saat ini mencapai 12 balai adat. Kepala Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tabalong Aidil Fahruraji mengatakan harus ada masyarakat hukum adat yang diperkuat Perda untuk…