KSP Tegaskan KUHP Tidak Bungkam Demokrasi
KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk membungkam demokrasi, melainkan sebagai sintesis pengalaman dan harapan demokrasi ke depan. “KUHP tidak akan membungkam demokrasi. Formulasi KUHP terkait kebebasan berpendapat merupakan refleksi dari pengalaman kita berdemokrasi yang telah lalu sekaligus harapan keadaban…