DPRD Kotabaru Kalsel Setujui Naikan Gaji 198 Kades

KABARKALIMANTAN1, Kotabaru – Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis menyetujui kenaikan gaji bagi 198 kepala desa yang tersebar pada 22 kecamatan. Syairi menyampaikan informasi itu seusai menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kades dan Perangkat Desa tahun anggaran 2023 Se-Kabupaten Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara. “Minta doa dan dukungannya, Insya Allah tahun…

Read More

Pemkab Balangan Bekali Seluruh Kades Mobil Dinas

KABARKALIMANTAN1, Paringin – Pemkab Balangan, Kalimantan Selatan memberikan mobil operasional merk Suzuki Ertiga kepada semua kepala desa di wilayah tersebut untuk memudahkan mobilitas dalam melayani masyarakat. “Mobil ini diperuntukkan sebagai kendaraan operasional aparatur pemerintah desa, agar memudahkan mobilitas sekaligus menambah semangat dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Bupati Balangan Abdul Hadi di Balangan,…

Read More

Penjabat Bupati HSS: Sanksi Tegas Bagi Kades Tidak Netral Pada Pemilu

KABARKALIMANTAN1, Hulu Sungai Selatan – Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan Hermansyah menyatakan sanksi tegas bakal diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), kepala desa (kades), serta perangkat desa jika tidak netral pada pemilihan umum (pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. “Khusus menghadapi pemilu legislatif dan pilkada serta presiden mendatang, saya ingin…

Read More

APDESI Paser Nilai Masa Jabatan Kades Enam Tahun Sudah Cukup

KABARKALIMANTAN1, Paser – Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Paser, Kaltim, Nasri mengatakan masa jabatan seorang kepala desa (kades) enam tahun dinilai sudah cukup untuk membangun desa. “Masa jabatan enam tahun Kades sudah cukup, kalau sembilan tahun terlalu lama,” kata Nasri di Tanah Grogot, Kamis (19/1/2023). Dia mengatakan, seperti diketahui saat ini para kades…

Read More

Peneliti: Penambahan Masa Jabatan Kades Potret Miskin Gagasan

KABARKALIMANTAN1, Depok – Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro menilai gagasan menambah masa jabatan kades dari enam tahun menjadi sembilan tahun menjadi potret kepala desa yang miskin gagasan. “Jika pun hanya masa jabatan 2 tahun, selama punya kinerja dan bukti nyata. Maka kepala desa itu terpilih kembali kan untuk periode mendatang,” kata…

Read More