MK Tolak Eksepsi Soal Kewenangan MK Tangani Perkara PHPU Pilpres

KABAR KALIMANTAN1, Jakarta – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa lembaga peradilan tersebut tidak berwenang dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Dalam perkara yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud itu, berlaku sebagai Termohon adalah KPU dan Pihak Terkait adalah Prabowo-Gibran. “Eksepsi…

Read More

MAKI, ICW, dan Pakar Hukum Kecewa 23 Koruptor Bebas, DPR Bela Kemenkumham

KABARKALIMANTAN1, Jakarta – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Indonesian Corruption Watch (IPW), serta pakar hukum dan masyarakat luas kecewa atas keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang memberikan pembebasan bersyarat kepada 23 narapidana kasus korupsi. Ironisnya, DPR selaku wakil rakyat, justru “membela” Kemenkumham. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham telah membebaskan 23 narapidana kasus…

Read More