KABAR KALIMANTAN1, Purworejo – Kedatangan ribuan pasukan bersenjata lengkap, plus ratusan anggota ormas ke Desa Wadas, Purworejo, Jateng, Selasa (8/2/2022), dirasakan warga sebagai teror. Apalagi sekitar 67 warga ditangkap, termasuk dari dalam masjid setelah dikepung aparat layaknya menghadapi teroris.
Banyak elemen membela. Mulai dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, YLBHI, Komnas HAM, Kontras, dan lain-lain. Media asing juga mulai berdatangan. Tak ayal, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, pun meminta maaf. Istana Negara melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, berjanji melakukan evaluasi.
Kasus pengepungan dan penangkapan berawal dari rencana pemerintah membangun Bendungan Bener senilai Rp 2,06 triliun itu merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Konstruksi proyek bendungan elah dimulai sejak 2018 dan direncanakan selesai pada 2023.
Kebetulan di Wadas ditemukan batu andesit dalam jumlah banyak, yang sangat bagus dipakai untuk membuat pondasi bendungan. Batu andesit dari Desa Wadas dikabarkan terbentuk dari magma yang memiliki tekstur lebih seragam baik ukuran maupun massa dasarnya. Materialnya juga lebih kokoh.
Nah, pembangunan tambang batu andesit di wilayah itulah yang memicu kontra-reaksi dari warga yang merasa tambang tersebut akan memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan. Sebagian ada yang menerima ganti rugi, tapi sebagian besar menolak. Masih dalam proses itulah, pemerintah melakukan pengukuran tanah dengan menurunkan ribuan aparat bersenjata lengkap.
Begitu menjadi isu nasional bahkan internasional, Ganjar Pranowo, angkat bicara. “Pengerahan pasukan dilakukan untuk mendampingi Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat mengukur lahan untuk kepentingan proyek Bendungan Bener. Mohon maaf jika warga tidak nyaman,” katanya.
Menanggapi pernyataan itu, warga yang rata-rata tak mau namanya ditulis, menyebut ucapan Ganjar ngawur dan mereka takkan memaafkan gubernur yang merupakan kader PDIP itu.
“Bukannya tidak nyaman, kami disiksa, diteror. Sejak kemarin hingga sekarang, daerah kami dikepung Brimob, tentara, Satpol PP, juga ormas, Mereka keliling desa sejak pagi. Kami hanya bisa mengunci diri di rumah, jika tidak, ya ditangkap seperti yang lain,” ujar seorang warga.
Faktanya, para aparat memang melakukan kekerasan kepada warga. Mereka menangkap total 67 orang warga Desa Wadas, beberapa di antaranya adalah lansia dan anak-anak.
Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Julian Duwi Prasetia menyebut, ”Perlakuan pemerintah dan aparat terhadap warga Desa Wadas bukan saja membuat tidak nyaman, melainkan satu bentuk represi dan intimidasi. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi dan Ganjar Pranowo harus bertanggungjawab.”
Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, “Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi juga harus bertanggung jawab. Pengepungan warga Desa Wadas bukan hanya ada di tangan pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat.”
Senada, Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam keterangan resminya, Rabu (9/2/2022) mengecam soal dugaan penutupan dan pembatasan akses informasi publik saat Desa Wadas.
Mirip Orde Baru
Jadi kondisi terkini warga Desa Wadas memang mengenaskan. Mereka terkepung di dalam rumah, tak berani keluar padahal banyak kebutuhan pokok dibutuhkan anggota keluarga. Sudah begitu, akses informasi berupa jaringan komunikasi ditutup hingga kesulitan meminta tolong untuk hal-hal darurat.
Situasi ini pernah terjadi di era Order Baru pimpinan Presiden Soeharto, diberbagai proyek strategis. Rezom Soeharto akhirnya ditumbangkan lewat kerusuhan massal pada 1998. Tak ingin terus melebar, Istana Negara menyampaikan pernyataan.
Melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, istana menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengerahan ribuan aparat polisi ke Desa Wadas. Moeldoko tak memberi keterangan detail soal evaluasi yang dimaksud. Ia pun tak memastikan apakah akan ada penarikan pasukan dari Wadas.
“Semua akan dievaluasi. Terima kasih,” kata Moeldoko. “Soal tudingan YLBHI terkait keterlibatan presiden dalam pengerahan pasukan, ini kan pembangunan \dilakukan untuk masyarakat. Semua pihak melihat perlu melihat dari sudut pandang yang lebih jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan kan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
