Barito Utara

Pj Sekda: Keterlambatan APBD Berimbas pada Lambatnya Program Kegiatan

KABAR KALIMANTAN1, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengikuti Entry Meeting Spending Review Sektor Ketahanan Pangan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah via zoom di aula Inspektorat setempat, Rabu (4/9).

Entry Meeting tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi hambatan pembangunan sektor ketahanan pangan tahun anggaran 2024.

Inspektur Kabupaten Barito Utara H Rahmad Muratni mengatakan hal ini adalah bagian daripada penugasan. “Yang namanya penugasan penyerapan anggaran, kami diminta untuk melihat khususnya sektor-sektor yang memiliki fokus sektor terkait ketahan pangan dan melihat seberapa jauh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata dia.

Salah satu perwakilan dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengatakan review yang dilihat nanti seberapa jauh dukungan-dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dari pemerintah pusat khususnya pada sektor ketahanan pangan.

“Kalau berbicara tentang penyerapan anggaran, berapa persen realisasi untuk sektor ketahanan pangan,” kata perwakilan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara pada kesempatan tersebut Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada pemerintah pusat, salah satunya tentang penyerapan anggaran pada sektor ketahanan pangan.

“Apa saja yang menjadi kendala pada tahun ini, dari segi penyerapan anggaran di awal tahun kita memang ada kendala, dimana keterlambatan APBD berimbas pada lambatnya program kegiatan,” kata Jufriansyah.

Di satu sisi kata Pj Sekda Jufriansyah, sektor ketahanan pangan merupakan program prioritas dari pemerintah pusat dimana ada penangan inflasi, penanganan kemiskinan, dan lain hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di saat yang bersamaan pada hari ini Pj Barito Utara melakukan monitoring harga-harga pokok sembako yang ada di Kabupaten Barito Utara, dalam rangka penanganan inflasi. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi eviden Pj Bupati untuk mendukung apa yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” kata Jufriansyah. (kk1/ks)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!