KABARKALIMANTAN1, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Herson, kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat menjadi faktor penting dalam mewujudkan target nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Kolaborasi ini dinilai tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus aktif bersinergi dan menyiapkan data yang akurat agar dapat mengakses program nasional ini,” ujar Herson.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan penyamaan data perumahan di seluruh Indonesia.
“SKB ini menjadi landasan penting agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan perumahan di daerah bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Berdasarkan data, terdapat sekitar 350 hingga 400 ribu jiwa masyarakat di Kalimantan Tengah yang termasuk dalam desil 1 hingga desil 5, kelompok yang paling membutuhkan dukungan program perumahan.
Melalui program dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Pemprov Kalteng terus berupaya memberikan bantuan rumah layak huni, meski keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Kalteng berharap program pembangunan perumahan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota. (PSW/KK1/IST)
