KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan secara resmi tanggapan pemerintah provinsi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Senin (25/08/2025).
Tanggapan ini sekaligus menjadi jawaban Gubernur Kalteng atas pembahasan Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Edy menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui berbagai inovasi.
“Menindaklanjuti pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi lainnya, pemerintah terus melakukan terobosan dalam penguatan pendapatan daerah,” jelas Edy.
Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah, perluasan digitalisasi PAD dengan pemanfaatan e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, serta optimalisasi penggunaan aset daerah. Pemerintah juga memastikan target pendapatan ditetapkan secara realistis dan akuntabel.
Terkait efisiensi belanja, Pemprov memastikan alokasi anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan dan prinsip pemerataan. Pendekatan pembangunan berbasis Program Huma Betang menjadi pedoman dalam pembagian anggaran untuk pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dalam aspek pelayanan publik, Pemprov Kalteng telah memperluas kanal aduan masyarakat seperti SP4N-LAPOR dan PPID, guna meningkatkan keterlibatan publik dari tahap perencanaan hingga evaluasi program.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar dan Demokrat mengenai pertumbuhan ekonomi dan kinerja BUMD, Edy menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,60 persen.
Optimalisasi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, serta peningkatan kinerja BUMD menjadi fokus utama. Proses pemilihan jajaran manajemen BUMD kini dilakukan melalui fit and proper test oleh OJK untuk menjamin kualitas pengelolaan.
Wagub juga merespons isu strategis yang disampaikan fraksi-fraksi lainnya, seperti ketahanan pangan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, kekeringan, serta penanganan stunting.
Pandangan Fraksi NasDem dan PKB mengenai transparansi anggaran turut dijawab dengan penegasan komitmen Pemprov terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis data.
Di sektor konektivitas wilayah dan pelayanan publik, pemerintah menjawab pandangan Fraksi PAN dengan menegaskan pembangunan infrastruktur perdesaan dan wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan.
Dalam hal reformasi birokrasi, Pemprov kini mengandalkan sistem digital terpadu seperti SIPD-RI, E-Reviu, serta pengembangan SIAPDes yang ditargetkan dapat digunakan sepenuhnya pada tahun 2026.
Pada bidang pendidikan, Edy juga menanggapi pertanyaan Fraksi Demokrat mengenai program unggulan Betang Cerdas dan penguatan akses pendidikan tinggi melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, termasuk sinergi kurikulum sekolah dengan kebutuhan dunia industri dan usaha (DUDI).
Selain itu, pemerintah memaparkan strategi pengendalian inflasi, pemanfaatan dana transfer pusat, serta penggunaan Silpa yang telah disesuaikan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
