KABAR KALIMANTAN1, Pelaihari, Kalsel – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengevaluasi pencapaian “Monitoring Center for Prevention” Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) RI, guna mengintervensi dan mencegah perilaku korupsi pada tata kelola pemerintahan.
“Hal itu untuk mendorong pencegahan korupsi dengan melakukan berbagai intervensi sehingga tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Batola Zulkipli Yadi Noor di Marabahan, Kabupaten Batola, Kamis (17/10).
Zulkipli mengatakan Pemkab Batola termasuk daerah bebas korupsi dengan penyandang predikat urutan nomor satu di Provinsi Kalsel dan nomor empat tingkat nasional.
Zulkipli mengaku cukup berat menyandang predikat tersebut, namun Pemkab Batola berupaya maksimal memenuhi seluruh kriteria yang diperlukan MCP KPK RI.
Zulkipli pun menekankan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Batola senantiasa memperbaiki pencapaian nilai MCP KPK RI dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK RI.
“Seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring langsung progres MCP KPK RI pada setiap PIC instansi,” ujar Zulkipli.
Selain itu, Zulkipli menyebutkan perlu diagendakan pertemuan rutin setiap bulan guna memantau implementasi progres delapan sektor yang diintervensi MCP KPK RI sebagai upaya nyata mendukung tindakan pencegahan korupsi di Kabupaten Batola.
Pengawasan terhadap indikator beberapa intervensi pencegahan korupsi, sebut dia, seperti konsistensi perencanaan tahunan terhadap perencanaan jangka menengah, ketepatan waktu penetapan APBD, transparansi APBD dan lain-lainnya.
Survei Penilaian Integritas (SPI), papar dia, merupakan skor yang menunjukkan persepsi secara internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi.
“Perbedaan penilaian antara keduanya, yakni MCP pada tahap input, sedangkan SPI pada level output,” ucap Zulkipli.
Zulkipli mengungkapkan berdasarkan hasi rapat seluruh perangkat daerah terkait fokus akan melakukan percepatan memenuhi indikator MCP KPK RI sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah mencegah korupsi.
Dikatakan Zulkipli, Pemkab Batola sudah mencapai 76 persen atau berada pada posisi nomor satu di Provinsi Kalsel dan menargetkan 92 persen pada akhir 2024.
Pemkab Batola telah melaksanakan Rapat Evaluasi Capaian MCP 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 secara daring, beberapa waktu lalu.
Sumber: ANTARA
