KABAR KALIMANTAN1, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sri A Rintuh menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi dalam penyaluran gas elpiji bersubsidi oleh pemerintah kota.
Sri menyatakan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi. Ia juga menyoroti tingginya harga gas di pengecer yang mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp22.000. Untuk itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar subsidi gas elpiji tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Harga gas elpiji di pangkalan harus sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan harus diperketat agar subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sri, Rabu (18/9).
Sri menambahkan bahwa kenaikan harga gas elpiji sangat dirasakan oleh warga, khususnya kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada gas subsidi ini untuk kebutuhan sehari-hari. Ia meminta agar tindakan segera diambil untuk mengatasi masalah ini.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memperketat pengawasan di lapangan dan memastikan subsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Sri menegaskan, gas elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dan ia meminta agar pihak berwenang, termasuk PT Pertamina, menindak tegas pangkalan yang melanggar aturan.
“Gas elpiji bersubsidi ini seharusnya hanya untuk masyarakat miskin, jangan sampai orang yang mampu, seperti ASN, TNI, dan Polri, malah menggunakannya,” tegas Sri. (kk1/ist)
