KABARKALIMANTAN1, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, menilai pajak bahan bakar minyak (BBM) memiliki peran strategis sebagai penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah provinsi perlu memastikan pengawasan terhadap kepatuhan para pengusaha dalam membayar pajak BBM,” ujar Sudarsono, Kamis (18/9/2025)
Ia menjelaskan, pajak BBM bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sudarsono juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab bersama bagi pengusaha yang berinvestasi di Kalteng.
“Pengusaha harus ikut merasakan kepedulian terhadap pembangunan di daerah ini. Pembayaran pajak seharusnya dilakukan secara sukarela dan dengan kesadaran penuh,” kata Sudarsono.
Sudarsono menambahkan, persoalan kebocoran pajak BBM masih menjadi tantangan. Arus masuk BBM dari berbagai daerah yang sulit dipantau menjadi celah yang menyebabkan potensi pendapatan pajak belum maksimal. Ia berharap Pemprov Kalteng bersama Bapenda dapat memperketat pengawasan agar kebocoran dapat diminimalkan.
“Jika pengawasan dilakukan secara optimal, potensi pajak BBM bisa menjadi sumber besar untuk memperkuat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kalteng,” ujarnya menutup.
