KABAR KALIMANTAN 1, Jakarta – Kewajiban tes PCR 2×24 jam untuk naik pesawat banjir kritikan. Mulai dari Ketua DPR, Ketua Dokter Indonesia Bersatu, apalagi dari warga. Pria berjuluk Superman dan menteri segala urusan pun, akhirnya buka suara.
Dialah Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Terkait dengan kewajiban penggunaan PCR pada moda transportasi udara yang banyak dikritik, hal ini ditujukan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata,” kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).
Luhut mengakui, kasus Corona di Indonesia saat ini sudah rendah. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak akan lengah.
“Meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T-3M supaya kasus tidak kembali menguat, terutama menghadapi periode libur Natal-tahun baru,” kata Luhut.
Luhut mengatakan ada peningkatan kasus positif Corona atau Covid-19 di 105 kota/kabupaten, namun itu masih terkontrol.
“Dari arahan presiden pada ratas hari ini, presiden terus mengingatkan pada kami agar semua terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang virus selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujar Luhut.
Ia mengatakan, pemerintah menemukan kasus Corona yang naik-turun. “Kita perlu waspadai. Nantinya banyak langkah-langkah yang kita lakukan,” ucapnya.
Luhut mengatakan aturan yang dibuat terkadang dianggap terlalu ketat, namun itu demi kebaikan bersama. “Kita tidak punya pilihan,” ucapnya.
Reaksi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) beda lagi. “Harga eceran tertinggi PCR di lapangan banyak diakali provider dengan istilah ‘PCR Ekspress”. Harganya 3 kali lipat dibanding PCR normal, yang hasilnya terlalu lama, 1×24 jam,” kata Ketua YLKI, Tulus Abadi.
Kebijakan itu dinilai diskriminatif karena memberatkan konsumen. Di sektor transportasi lain, cukup pakai antigen, bahkan tidak pakai apapun.
“Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan,” tambahnya.
Disematkan Ujang
Julukan Superman untuk Lord Luhut pertama kali disematkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
Ujang menilai, banyaknya jabatan Luhut mengamini julukan yang diberikan publik sebagai menteri segala urusan.
“Kelihatannya pendapat masyarakat mendekati kebenaran, dengan banyaknya posisi dan jabatan di tangannya,” ujar Ujang.
Menurut Ujang tidak baik bila Luhut menjadi seorang ‘superman’. Distribusi kekuasaan dan jabatan tidak baik dipegang hanya oleh satu orang.
“Seolah tidak ada lagi tokoh yang menjabat. Seolah-olah orang tersebut Superman. Tak ada lagi orang hebat di republik ini,” kata Ujang.
Dua pekan lalu Luhut ditunjuk presiden sebagai Ketua Komite proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, melalui Perpres No. 93 Tahun 2021.
Jokowi saat usai dilantik jadi Presiden RI pernah berujar, tak boleh ada yang rangkap jabatan. Faktanya, ia sekarang memberi Luhut 6 jabatan!
Luhut dinilai lebih bisa menekan presiden, bahkan bila dibanding Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Mega kerap menyebut Jokowi sebagai petugas partai, yang oleh publik dinilai merendahkan presiden.
Adapun 6 Jabatan Luhut BP di Pemerintahan Jokowi:
– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
– Wakil Ketua KPC PEN (Perpres No. 82 tahun 2020)
– Koordinator PPKM Jawa-Bali
– Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional (Perpres No.60 tahun 2021)
– Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI (Perpres No.15 tahun 2021)
– Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
(Perpres No. 93 Tahun 2021)
